Saturday, 25 October 2014

Dampak Bencana Terhadap Ekonomi Indonesia

Dr. Sutopo Purwo Nugroho

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB (Kandidat Profesor Riset Hidrologi)

Potensi gangguan terhadap kehidupan sosial ekonomi selalu ada bagi penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana seperti Indonesia. Risiko bencana alam membawa pengaruh negatif terhadap pembangunan, terutama pembangunan ekonomi. Bencana alam menyusutkan kapasitas produktif dalam skala besar yang berakibat pada kerugian finansial.

Karena itu, bencana alam membutuhkan pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi agar kehidupan ekonomi kembali normal. Tetapi, semua ini memiliki konsekuensi pembiayaan yang sering melebihi kemampuan ekonomi daerah yang terlanda bencana. Kebutuhan biaya sosial ekonomi yang besar buat rehabilitasi dan rekonstruksi menelan hasil-hasil pembangunan. Laporan Asia Pacific Disaster Report 2010 yang disusun oleh Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk kawasan Asia dan Pasifik (UN-ESCAP) dan UN-ISDR menyebutkan bahwa kawasan Asia-Pasifik, termasuk di dalamnya Indonesia, menghasilkan seperempat dari Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. Namun, dalam 30 tahun terakhir ini 85% dari kematian dan 38% kerugian ekonomi global yang diakibatkan oleh bencana alam juga terjadi di kawasan ini. Sementara itu, Global Assessment Report (GAR 2011) memperkirakan bahwa kerugian akibat bencana setiap tahunnya rata-rata mencapai 1% dari PDB, atau setara dengan kerugian yang dialami oleh negara-negara yang mengalami krisis keuangan global pada tahun 1980 dan 1990-an.

Bagi Indonesia hal tersebut sangat terasa dari dampak bencana. Besarnya kerusakan dan kerugian akibat dampak bencana sangat besar. Tsunami Aceh (2004) menimbulkan kerusakan dan kerugian Rp 39 Trilyun. Berturut-turut gempabumi Yogyakarta dan Jawa Tengah tahun 2006 (Rp 27 trilyun), banjir Jakarta tahun 2007 (Rp 4,8 trilyun), gempabumi Sumbar tahun 2009 (Rp 21,6 trilyun), dan erupsi Merapi tahun 2010 di luar dari dampak lahar dingin sebesar Rp 3,56 trilyun. Sebuah angka yang sangat besar. Bandingkan dengan kebutuhan untuk membangun Jembatan Suramadu sekitar Rp 4,5 trilyun dan kebutuhan JORR Tahap II sepanjang 122,6 km sebanyak Rp 5 trilyun. Artinya dampak bencana tersebut menurunkan laju pembangunan.

Dampak fiskal bencana secara nasional memang tergolong kecil. Sebagai misal, tsunami Aceh tahun 2004 hanya 0,3% dari produk domestik regional bruto (PDRB) Indonesia. Namun prosentase tersebut sangat kecil di tingkat daerah yaitu mencapai 45% dari produk domestic regional bruto (PDRB). Begitu pula gempabumi Yogyakarta mencapai 41% dan gempabumi Sumatera Barat sebesar 30% dari PDRB.

Tentu saja hal ini sangat berat jika dibebankan kepada daerah. Dalam kondisi normal, tidak ada bencana saja, saat ini banyak daerah-daerah di Indonesia yang deficit. Apalagi terkena bencana dan harus memulihkan perekonomian daerah. Oleh karena itu Pemerintah Pusat diperlukan membantu pendanaannya. Dan dalam kenyataannya hamper 90 persen lebih sumber dananya dari pemerintah pusat.

Sementara itu kemampuan pemerintah mengalokasikan dana cadangan penanggulangan bencana setiap tahun hanya sekitar Rp 4 trilyun. Dana tersebut digunakan untuk mengatasi semua bencana besar maupun kecil yang terjadi di seluruh Indonesia. Alokasi dana tersebut perlu ditambah. Atau dikembangkan suatu mekanisme sistem pendanaan pasca bencana, seperti misal asuransi bencana yang preminya ditanggung pemerintah.

Mengapa Terjadi Banjir

Banjir yang terjadi pada Senin (2/4) hingga Rabu (4/4) lalu telah menyebabkan 75 RW dan ribuan rumah di Jakarta dan Tangerang terendam banjir. Banjir terjadi akibat meluapnya Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kali Angke dan sebagian Kali Ciliwung meluap. Padahal curah hujan yang terjadi tidak terlalu besar. Hanya sekitar 124 mm/hari pada Selasa (3/4). Jauh lebih kecil dibandingkan dengan saat banjir Jakarta tahun 1996 hujannya 300 mm/hari. Banjir tahun 2007 hujan 340 mm/hari. Luas DAS Pesanggrahan 177 km2. Hulunya di perumahan Budi Agung, Tanah Sereang Kota Bogor, dan hilir bertemu dengan Cengkareng Drain. Hampir 70% kawasan terbangun dari luas DASnya. Permukiman padat sekitar 45% dari luas DAS tersebar di bagian hilir, mulai dari Kebayoran Lama, Kedoya dan Kebon Jeruk Jakarta Barat. Kawasan hijau hanya 7% dan tidak merata. Sedangkan luas DAS Angke 239 km2 dengan hulu di perumahan Yasmin Bogor kemudian melewati Parung, Bojonggede, Ciputat, Serpong dan bermuara di Mookevart. Hampir 60% dari luas DAS adalah permukiman padat. Sisanya tegalan, lahan kosong, semak. Tidak ada hutan.

 

Gambar 1. Daerah yang tergenang banjir 2-4 April 2012

Dengan kondisi tutupan lahan yang demikian maka hujan yang turun hampir 70% langsung menjadi limpasan permukaan. Buruknya drainase dan sungai maka tidak mampu mengalirkan limpasan permukaan. Kapasitas debit sungai saat ini hanya mampu menampung 20% dari debit banjir yang ada. Adanya penyempitan dan pendangkalan sungai menyebabkan sekitar 80% debit sungai menjadi banjir yang menggenangi permukiman. Dengan kondisi tersebut suatu hal yang wajar jika terjadi banjir. Justru akan aneh jika tidak banjir karena dari sistem hidrologi memang sudah tidak seimbang.

Guna mengatasi banjir di Kali Pesanggrahan dan sekitarnya pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 2,3 triliun. Dana tersebut  untuk normalisasi tiga sungai yaitu Pesanggrahan, Angke dan Sunter. Pelaksanaannya dimulai tahun 2011-2014. Pertahun dialokasi Rp 600 miliar yang dilakukan oleh Kementerian PU dan Pemprov DKI, PU menangani aspek teknis untuk konstruksinya, dan DKI untuk masalah pembebasan lahan. Atau untuk Kali Pesanggrahan dan Angke sekitar Rp 400 milyar. Dengan normalisasi, kapasitas debit sungai meningkat empat kali lipat dari debitnya pada saat ini. Pada tahun ini akan dilakukan normalisasi Kali Pesanggrahan sepanjang 8 km dan Kali Angke 6 km. Total normalisasi Kali Pesanggrahan 26,7 km dengan melebarkan sungai dari 10-15 meter pada saat ini menjadi 30-40 meter. Akibatnya debit sungai akan meningkat dari 30 m3/detik menjadi 220,3 m3/detik. Normalisasi Sungai Angke dilakukan sepanjang 20 KM, dengan melebarkan dari 10-15 meter menjadi 27-30 meter pada akhir 2014. Kapasitas debit air juga akan meningkat dari 16 m3/detik menjadi 200 m3/detik.

Namun keberhasilan normalisasi tersebut sangat tergantung juga peran serta masyarakat dan dunia usaha. Sebab saat ini banyak masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Bahkan tidak sedikit yang rumah dibangun di dalam badan sungai sehingga masalah pembebasan lahan sangat berperan keberhasilan program mengatasi banjir.

 

 

 

 

 

 

 

scroll back to top
 
Opini
ntak-mudah-lakukan-transformasi-besar-di-bumn-pt-pos-indonesia-berhasil-melakukannya-oleh--dahlan­Tak Mudah Lakukan Transformasi Besar Di BUMN PT Pos Indonesia “Berhasil” Melakukannya Oleh : Dahlan Iskan Inilah salah satu BUMN yang membuat saya selalu was-was: PT Pos Indonesia. Sebuah perusahaan yang praktis kehilangan seluruh basis bisnisnya: pengiriman surat dan pengiriman uang. Surat sudah...Selengkapnya
membuat-performance-bumn-makin-kinclong-dengan-spirit-intrapreneurshipPublic Services terpenuhi, Asas Sustaianabilitas Perseroan dapat dipertanggung jawabkan dan KepuasanProfesi terakomodasi. BUMN atau BUMD dan  Unit usaha lembaga Non Departmen punya karakteristik yang khas: mereka di tuntut mengedepankan akuntabilitas Publik Services dan di pihak lain aspek going concern...Selengkapnya
dampak-bencana-terhadap-ekonomi-indonesiaDr. Sutopo Purwo Nugroho Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB (Kandidat Profesor Riset Hidrologi) Potensi gangguan terhadap kehidupan sosial ekonomi selalu ada bagi penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana seperti Indonesia. Risiko bencana alam membawa pengaruh negatif terhadap pembangunan,...Selengkapnya