GlobalReview-Jakarta – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto menghadiri Rapat Tingkat Menteri Penanganan Pascabencana yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Rabu (17/12).
Rapat membahas percepatan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Dalam rapat tersebut, Mendiktisaintek menyampaikan laporan dampak bencana terhadap sektor pendidikan tinggi. Berdasarkan pendataan sementara, tercatat 64 perguruan tinggi terdampak, terdiri atas 35 perguruan tinggi di Aceh, 14 di Sumatra Utara, dan 15 di Sumatra Barat. Proses pendataan masih terus dilakukan untuk memperbarui kebutuhan dan kondisi di lapangan.
Respons Darurat Kemdiktisaintek
Pada tahap penanggulangan darurat, Kemdiktisaintek melaksanakan program respons cepat yang mencakup distribusi logistik, layanan kesehatan darurat, dan pemenuhan kebutuhan dasar.
“Beberapa program kementerian yang tersebar di beberapa lokasi kami geser dan fokuskan ke tiga provinsi terdampak,” ujar Mentri Brian.
Baca juga: Lewat Buku dan Dongeng, Kemendikdasmen Dampingi Pemulihan Trauma Anak-Anak Terdampak Banjir
Dukungan Kemdiktisaintek disalurkan melalui Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Tanggap Darurat Bencana, penggalangan dana bantuan langsung, serta bantuan biaya hidup bagi mahasiswa dan dosen terdampak, dengan total dukungan mencapai Rp159 miliar (di luar program mandiri perguruan tinggi). Langkah ini diarahkan untuk memperkuat pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus memastikan respons cepat di wilayah terdampak.
Penguatan Layanan Kesehatan di Lokasi Bencana
Melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kesehatan, Kemdiktisaintek turut mendukung posko layanan kesehatan melalui Program PKM Pengiriman Nakes dan NAMED (penguatan layanan tenaga medis dan tenaga kesehatan). Program ini memperkuat personel dengan:
● 692 tenaga medis, terdiri dari 344 tenaga medis profesional dan 348 mahasiswa kedokteran/PPDS-residen/koas;
● 247 tenaga kesehatan (perawat, bidan, apoteker, psikolog, ahli gizi, paramedis, tenaga kesehatan masyarakat);
● 165 relawan pendukung.
Penugasan dilakukan per termin dua minggu sesuai rekomendasi BNPB.
Baca juga: Bersama Kampus, Kemdiktisaintek Pastikan Keberlanjutan Respons dan Pemulihan Bencana Sumatra
Menjaga Keberlanjutan Studi Mahasiswa Terdampak
Di sisi keberlanjutan studi, Kemdiktisaintek tengah berkoordinasi dengan perguruan tinggi serta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk menyiapkan pembebasan biaya pendidikan selama satu semester hingga satu tahun, bergantung pada tingkat dampak yang dialami mahasiswa. Kemdiktisaintek juga mengkaji bantuan biaya hidup bagi mahasiswa terdampak dengan mengacu pada standar Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, agar mahasiswa tetap dapat melanjutkan pendidikan di tengah situasi darurat sekaligus memperkuat peran pendidikan tinggi sebagai penyangga pemulihan sosial.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno menegaskan bahwa penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat merupakan prioritas nasional sesuai arahan Presiden Prabowo. Pemerintah bekerja lintas kementerian/lembaga untuk mempercepat pemulihan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta penyederhanaan regulasi agar tidak menghambat penanganan kemanusiaan.
Pada kegiatan ini, Mendiktisaintek didampingi Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan (Dirjen Risbang) Kemdiktisaintek, Fauzan Adziman. Kemdiktisaintek menegaskan peran pendidikan tinggi dibutuhkan sebagai bagian dari upaya pemulihan jangka menengah dan panjang sejalan dengan kebijakan “Diktisaintek Berdampak”. Kemdiktisaintek berkomitmen melanjutkan pendataan, memperkuat koordinasi dengan perguruan tinggi serta kementerian/lembaga terkait, dan memastikan kebijakan pendidikan tinggi hadir sebagai bagian dari solusi pemulihan masyarakat terdampak bencana.
Rapat dihadiri kementerian dan lembaga terkait, antara lain BNPB, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pangan Nasional, serta unsur TNI dan Polri, sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam penanganan bencana.*
