GlobalReview-Jakarta – Ini kali pertama Kedeputian Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN mengumpulkan “pasukannya” dari seluruh Indonesia setelah pertemuan Kobid dan Kosi ditiadakan. Pertemuan kali ini dinamakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Program Pembangunan Keluarga Tahun 2023 dengan mengangkat tema : “Sinergitas Pusat dan Daerah dalam meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Keluarga dan capaian target Proyek Prioritas Nasional Percepatan Penurunan Stunting”. yang berlangsung pada Senin-Kamis 8-11 Mei 2023 di Hotel Bidakara Jakarta.
Baca juga : Beasiswa Fellowship Dokter Spesialis Dalam dan Luar Negeri Diluncurkan Hari Ini
Rakortek Program Pembangunan Keluarga dihadiri para Ketua dan/atau representasi Pokja yang menangani Program Pembangunan Keluarga di Kedeputian Bidang KSPK dan Perwakilan BKKBN Provinsi seluruh Indonesia. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K).
Dalam sambutannya, Hasto Wardoyo mengatakan kegiatan ini dalam rangka optimalisasi dan akselerasi pencapaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dan capaian target Proyek Prioritas Nasional (ProPN) penurunan stunting, perlu dilaksanakan sosialisasi kepada pengelola program Bangga Kencana, khususnya program Pembangunan Keluarga di level Provinsi.
“Saya ingin menunjukkan betapa penting dan strategisnya Program Pembangunan Keluarga, dan itu berarti keberadaan saudara-saudara sebagai Pengelola/ Pengampu Program Pembangunan Keluarga juga penting dan strategis,” ucap Hasto.
Baca juga : Kejar Target Cakupan Imunisasi, Kemenkes Kembangkan Tiga Strategi Penting
Terkait dengan Indeks Pembangunan Keluarga atau I-Bangga, menurut Hasto meningkatnya I-Bangga dari 53,57 pada tahun 2020 menjadi 61,00 pada tahun 2024 merupakan sasaran strategis BKKBN dan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kedeputian Bidang KSPK. Berdasarkan Data 2022 menunjukkan capaian nasional sebesar 56,07, padahal target di Renstra pada tahun 2022 adalah 57. Tahun 2023 targetnya 59. “Provinsi dengan nilai iBangga tertinggi adalah DIY (59,42), Kepulauan Riau (59,39), dan Banten (58,97) sedangkan yang terendah adalah Papua (46,32), Papua Barat (51,45), dan NTT (53,51),” jelasnya.
“Melalui pertemuan seperti ini, Provinsi yang nilainya tinggi bisa sharing ke yang nilainya rendah. Begitu pun sebaliknya karena bisa jadi kendala yang dihadapi NTT dialami oleh DIY, Kepri, dan Banten tapi di sana punya solusinya,” tutur Hasto.
Baca juga : OIKN Pastikan Tak Ada Kasus Malaria di IKN
Dalam kesempatan ini, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo memberikan penekanan pada hal yang berkaitan dengan Percepatan Penurunan Stunting, diantaranya Pemeriksaan Kesehatan dan Pendampingan Catin serta Audit Kasus Stunting. “Berdasarkan data yang saya terima dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Deputi Bidang KSPK, jumlah Catin yang melakukan registrasi dan menginput hasil pemeriksaan kesehatan di Aplikasi Elsimil sebanyak 23.929 pasangan. Ini masih sedikit karena data pernikahan itu sebanyak dua juta,” katanya.
Provinsi yang masih rendah bahkan ada yang nol cakupan. Catin yang melakukan pemeriksaan kesehatan dan mengisi kuesioner di Aplikasi Elsimil: Sulut, Sultra, Sulteng, Papua Barat, Gorontalo, DIY, Babel, Sulsel, Kaltara, Malut, Papua. Belum lagi Catin yang terdampingi oleh TPK. Diantara Catin yang sudah melakukan registrasi dan mengisi kuesioner di Elsimil sebagian besar tidak terdampingi, dan masih ada yang tidak mendapatkan KIE serta tidak mendapatkan layanan rujukan. “Provinsi yang masih rendah ini saya minta untuk menceritakan kendalanya, barangkali saya atau teman-teman yang ada di sini bisa memberikan solusi,” tutup Hasto Wardoyo. *
