GlobalReview-Jakarta-Ketua Yayasan Institut Peradaban, Dr. Dipo Alam, MEA dalam keterangan pers-nya, Senin, 28/7/25 mengatakan, saat ini warga dunia tengah dicekam oleh sejumlah ketidakpastian. Pemicu kecemasan global utamanya akibat dari konflik multidimensi, militer, sosial, budaya di berbagai kawasan dan kemelut di sejumlah sektor ekonomi, di antaranya hubungan dagang antar negara, lalu lintas keuangan, jasa transportasi, supply chain. Peradaban manusia memasuki masa turbulensi global. Tiang-tiang penopang peradaban goyah yang mengakibatkan konflik berkepanjangan.
Baca juga: Lanud Iskandar Gelar Hiburan Rakyat dan Bazaar UKM, Rayakan Hari Bakti TNI AU
Menurut UNHCR, pada 2024, lebih dari 120 juta orang telah mengungsi secara paksa di seluruh dunia akibat dari konflik, kekerasan, penganiayaan, pelanggaran hak asasi manusia. Jumlah pengungsi ini merupakan angka tertinggi yang pernah tercatat. Laporan EIU (2025), dalam satu dasawarsa terakhir indeks demokrasi global terus merosot.
Berdasarkan informasi Institut Peradaban, sekitar 40% warga dunia saat ini hidup berada dalam pemerintahan otoriter, beberapa negara maju seperti Eropa Barat dan Amerika Serikat merosot dalam kualitas demokrasinya. Amerika Serikat yang pasca Perang Dunia II merupakan pionner demokrasi global, saat ini masuk dalam klasifikasi demokrasi yang cacat.
Baca juga:Perkemahan Anak Indonesia Hebat 2025: Pramuka Jadi Pilar Pembentukan Karakter Pelajar
Terkait dengan situasi ini Dipo mengatakan sebulan yang lalu, titik konflik masih berada cukup jauh dari Indonesia. Tapi seminggu yang lalu, kita menyaksikan bara konflik itu sudah sampai di perbatasan Kamboja dan Thailand. Ini adalah peristiwa besar bagi Asia Tenggara, khususnya bagi organisasi ASEAN.
“Kita menyaksikan bara konflik itu sudah sampai di perbatasan Kamboja dan Thailand. Sengketa sesama anggota ASEAN gagal diselesaikan lewat jalur konsensus dan pecah menjadi konflik bersenjata untuk pertama kalinya sejak tahun 1967. Banyak negara saat ini berada di ambang kondisi negara gagal (failed states) akibat berbagai krisis yang berlangsung. Salah satu eksesnya adalah terus meningkatnya jumlah pengungsi (refugee) dari tahun ke tahun,”jelas Dipo.
Baca juga:Awas, Google Forms Jadi Target Sasaran Penipu Kripto
Dipo yang pernah menjabat Sekretaris Kabinet (Seskab) era Presiden SBY menyatakan menghadapi situasi yang terus meruncing ini, kita melihat berbagai organisasi regional dan multilateral telah kehilangan wibawa dan pengaruhnya.
“Kita memerlukan gerakan diplomasi yang melibatkan warga dunia, bukan hanya diplomasi politik antar-negara. Kita perlu koalisi global untuk meredakan ketegangan dunia,”kata Dipo.
Baca juga:UNSIA Raih Peringkat Top 100 WURI untuk Universitas Terinovasi di Dunia
Hal senada diungkapkan Anggota Majelis Pakar Institut Peradaban, Dian Wirengjurit. Menurutnya, melihat berbagai dinamika tersebut, dalam kacamata Institut Peradaban, bukan lagi sekadar peristiwa politik sektoral, melainkan ancaman eksistensial bagi peradaban. Jika konflik berskala besar benar-benar meletus, apalagi sebagian ketegangan yang telah terjadi saat ini melibatkan negara-negara yang memiliki persenjataan nuklir, maka tidak ada satu pun bangsa yang akan keluar sebagai pemenangnya.
“Celakanya, menghadapi situasi ini, kita melihat berbagai organisasi multilateral kehilangan daya dan kepercayaan. Institut Peradaban melihat bahwa jalan keluar dari krisis ini bukan hanya milik negara-negara besar,”ujar Dian.
Dipo menambahkan, bahwa dunia saat ini memerlukan kepemimpinan moral yang mengedepankan kebijaksanaan, bukan kekuatan; mengedepankan empati, dan bukannya dominasi.
“Lalu kami mengundang Presiden RI ke-6, Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, M.A. untuk bicara pada forum dialog PIDATO PERADABAN pada tanggal 30 Juli 2025 di Ballroom Menara Bank Mega, Jakarta. Karena selama menjabat, beliau telah berpengalaman menyelesaikan sejumlah konflik, baik di dalam negeri maupun di kawasan,”jelas Dipo.
Salah satu produk unggulan dari Institut Peradaban, adalah dan untuk acara perdana ini akan menghadirkan pembicara utama, Pidato Peradaban. Melalui forum ini, Institut Peradaban ingin menyeru kepada masyarakat dunia untuk berhenti meruncingkan situasi.
“Mari kita mulai menggaungkan sebuah narasi bersama: narasi dialog, kolaborasi, dan harapan. Dari sejarah peradaban dunia kita telah belajar bahwa dialog merupakan fondasi utama bagi kemajuan dan perdamaian. Dialog adalah benteng pertahanan dari kekacauan. Maka, narasi dialog harus dilantangkan kian nyaring. Kita membutuhkan lebih banyak pelantang dialog, dan lebih sedikit pemantik konflik. Itulah maksud Institut Peradaban menggelar acara ini,”jelas Dipo.
Di forum dialog peradaban ini terkonfirmasi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya akan hadir. Selain itu tamu undangan seperti Fachry ali, MA ( Komut pelindo); Mohanmad Hasan Ansori ( Direktur Eksekutif The Habibie center); Prof. Dr. Ali gufron mukti (BPJS); Prof. Dr. Didik J Rachbini (Komut BNI); Prof. Dr. franz Magnis suseno; Agus suhartono (kKomut Pelindo) serta ada 5 Perwakilan Kedutaan (India ,Iran, Filipina, Singapura dan Malaysia).
Baca juga:Film “Panggil Aku Ayah”, Membumikan GATI Melalui Layar Lebar
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institut Peradaban, Mohamad Cholid menginformasikan bahwa dlam forum yang diselenggarakan oleh Institut Peradaban ini ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, bahwa saat ini masih ada ruang untuk merajuk dialog.
“Melalui forum ini, kami ingin mengirim pesan bahwa masih ada ruang untuk merajut dialog. Masih ada cahaya untuk menerangi kegelapan konflik. Jangan biarkan perang dan kehancuran menjadi takdir. Biarkanlah dialog menjadi pilihan, agar peradaban yang telah kita bangun selama ini bisa terwariskan,”pungkas Mohamad Cholid.*
