
GlobalReview-Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono kepada wartawan di Istana Negara Jakarta, Jumat, 28/4/2023 mengatakan hingga kini belum ada realisasi investasi secara langsung di lapangan, di Ibukota Kota Negara (IKN) dari pihak swasta.
Baca Juga: Industri Penerbangan Terus Tumbuh Selama Libur Lebaran 2023
Menurut Basuki, yang ada saat ini baru sebatas komitmen letter of intent (LOI). Hal ini terjadi kata Basuki karena permasalahan tanah. Investor menganggap skema pembelian tanah masih belum jelas.
“Kalau investasi dengan Otorita bos urusannya. Kan sudah ada yang masuk LoI, lewat saya sudah beberapa LoI kita serahkan ke Otorita. Masalahnya adalah pembelian tanahnya ini yang belum disiapkan Otorita,” ujar Basuki.
Baca Juga: Summarecon Mall Serpong Gelar Konser Dewa19
Sejatinya, investasi proyek pembangunan IKN itu akan diurus dan ditindaklanjuti Badan Otorita IKN Nusantara. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP).
Dalam PP No. 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur dijelaskan tanah di IKN itu dibagi menjadi 2 (dua) jenis: (1) Barang Milik Negara (BMN) ; (2) Aset Dalam Penguasaan (ADP) yang diserahkan kepada Otorita IKN.
Baca Juga:KBRI Tokyo Fasilitasi Pelantikan Anggota PPLN Wilayah Tokyo, Osaka, dan Seoul
Aset tanah BMN di IKN dikelola oleh Otorita IKN. Sedangkan aset ADP diserahkan kepada Otorita IKN dalam bentuk Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Otorita IKN dapat memberikan hak atas tanah (HAT) pada tanah HPL-nya ke pelaku usaha. Bisa dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan juga hak pakai.
Pasal 16 ayat 5 dijelaskan bahwa OIKN diberikan hak pengalokasian, penggunaan, pemanfaatan, pengalihan, dan pelepasan serta penghapusan aset atas bagian tanah HPL yang diberikan di IKN.
Baca Juga:Pos Indonesia Pastikan Penyaluran Bantuan Pangan CBP di Papua Tanpa Hambatan
Menyikapi hal tersebut dan agar investasi segera masuk IKN, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kata Basuki akan mengajak para investor potensial berkunjung bersama ke IKN.
“Makanya Pak Presiden itu mau ke sana, kan sudah dibikin RDTR-nya maksudnya ini lho membangun apa di sini sini bisa,” jelas Basuki.
Terkait adanya tahun politik di tahun 2024, yang membuat investor menahan diri (wait and see) untuk merealisasikan investasi. Basuki menegaskan hal itu tidak akan berpengaruh, investasi swasta akan tetap berjalan.
“Oh iya lanjut tahun 2024, kalau saya nggak ada urusan ke situ. Kita tetap yakinkan semua investor untuk jalan terus,” ungkap Basuki.*
