GlobalReview, Jakarta – Pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2025 tepat memasuki setahun perjalanannya. Banyak hal yang telah terjadi mulai dari masalah kredibilitas, kinerja hingga catatan kritis atas implementasi Asta Cita yang menjadi janji kampanyenya.
Baca juga: Jaga Lingkungan dan Perkuat Kerjasama, UNAS dan Kedubes Malaysia Tanaman Bibit Mangrove
Pusat Penelitian dan Pengembangan Masyarakat, Universitas Nasional (P3M UNAS) melakukan kajian yang terbatas atas perjalanan setahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Kajian ini menekankan pada 17 program prioritas Prabowo-Gibran tentang apa yang dijanjikan dan didapatkan oleh rakyat dari janjinya tersebut dalam kurun waktu setahun ini.
Baca juga: UNSIA Raih Peringkat Top 100 WURI untuk Universitas Terinovasi di Dunia
Ketua Tim P3M UNAS Robi Nurhadi mengatakan, kajian ini memberikan catatan yang perlu mendapatkan perhatian serius dan segera, termasuk merekomendasikan apa yang harus diperbaiki atau dihentikan segera, termasuk mengganti personal tim apabila program tersebut harus terus dilanjukan.
Baca juga: Tunjukkan Komitmen kepada Ekonomi Lokal Truntum Kuta Bali Hadirkan UMKM Lokal Di Warung Senggol
Kajian atas satu per satu implementasi dari 17 Program Prioritas Prabowo-Gibran telah dituangkan dalam buku berjudul “Refleksi Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran”.
Baca juga: RSCM Dorong Kolaborasi Nasional Pengendalian Kanker Payudara di Indonesia
Robi mengungkapkan secara umum ada enam catatan kritis dan rekomendasi yang diharapkan menjadi perhatian ke depan, yaitu:
• Perbaikan Pertumbuhan Ekonomi yang segera dengan kebijakan yang pro rakyat dan pro pasar.
• Penguatan Ekonomi Rakyat melalui Keseriusan Pembangunan Koperasi Merah Putih (KMP).
• Perbaikan Segera dan Menyeluruh yang Tepat dan Berani atas Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
• Reformasi Sektor Keamanan yang tuntas dan Damai.
• Politik Menaikan Bendera dalam Hubungan Internasional.
• Mengakhiri Era Kabinet Tambun.
Baca juga: AI dan Digitalisasi Jadi Kunci Percepat Perizinan Tenaga Kesehatan di Indonesia
P3M UNAS juga menyoroti Pembentukan kabinet super gemuk yang dilakukan Prabowo-Gibran dalam satu tahun terakhir tidak dapat dibenarkan baik secara kapasitas personal maupun kepantasan situasi ekonomi yang melatarinya, tapi dapat dipahami secara politik.
Baca juga: Digitalisasi Perizinan SDM Kesehatan
“Masa satu tahun sudah cukup untuk rakyat bersikap untuk memahami tersebut. Terlebih lagi, tidak sedikit dari anggota kabinetnya maupun timnya yang membuat ulah, tidak kompeten dan menjadi beban politik bagi Prabowo sebagai Presiden,” ujar Robi, saat konferensi pers “REFLEKSI SETAHUN PEMERINTAHAN PRABOWO-GIBRAN” di Kampus Universitas Nasional, Jakarta, Minggu (19/10).
Ia menilai pertumbuhan ekonomi merupakan ambisi Presiden tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 meleset.
Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia progresif hingga mencapai 8 persen pada 2029, dengan rincian 5,3 persen pada 2025, 6,3 persen pada 2026, 7,5 persen pada 2027, 7,7 persen pada 2028, dan 8 persen pada 2029.
Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 5,12 persen pada kuartal II-2025. Catatan tersebut menuai keraguan publik dan sejumlah ekonom, dikarenakan capaian tersebut dinilai berbeda dengan realita di lapangan yang justru menunjukan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 4,8% pada 2025 dan 2026.
“Atas kenyataan demikian, kebijakan Presiden sebaiknya lebih kuat menunjukan keberpihakannya terhadap kepentingan ekonomi yang pro rakyat dan pro pasar, bukan pro oligarki,” tegas Robi. *
