GlobalReview-Jakarta—Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berhasil memperoleh predikat sangat baik dengan indeks 3,86, dari angka maksimal 4,0, berdasarkan hasil pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada instansi pusat dan pemerintah daerah tahun 2022. Sebelumnya, indeks yang diperoleh Kemendikbudristek tahun lalu sebesar 3,33 dan masuk kategori baik.
Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022.
Atas capaian ini, Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikbudristek, Suharti menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kemendikbudristek atas capaian tersebut dan berbagai upaya yang dilakukan untuk memberikan layanan berkualitas berbasis elektronik.
“Saya mengapresiasi atas upaya bersama seluruh jajaran di Kemendikbudristek untuk menghadirkan layanan yang berkualitas, efisien, efektif dan akuntabel bagi masyarakat. Semoga prestasi ini bisa menjadi pemicu untuk kita berkarya lebih hebat lagi di masa yang akan datang,” tuturnya di Jakarta, Jumat (3/2/2023).
- Baca juga: Tujuh Film Indonesia Tampil pada Ajang International Film Festival Rotterdam 2023 di Belanda
Sesjen Suharti juga menyampaikan bahwa capaian tahun ini menunjukkan bahwa kualitas transformasi digital Kemendikbudristek dalam upaya peningkatan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelaksanaan layanan pemerintahan semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Kemendikbudristek terus berkomitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, implementasi pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel terus ditingkatkan melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Pemerataan Kualitas Pendidikan
Pada kesempatan terpisah, Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi (Kemendikbudristek), Vivi Andriani mengungkapkan, beban ganda pendidikan nasional bukan hanya terkait akses, namun juga kualitas pendidikan nasional.
“Kualitas pendidikan yang masih belum optimal, perlu mendapatkan perhatian. Baik di jenjang SD, SMP dan SMA/SMK,” kata Vivi Andriani secara daringpada acara Diskusi Pendidikan dan Kebudayaan dengan Media Massa di Bogor, Sabtu (4/2/2023).
Ia menuturkan, kebijakan Kemdikbudristek banyak menyasar seluruh elemen pendidikan. Dari peningkatan kompetensi peserta didik di bidang literasi, numerasi dan teknologi. “Kebijakan kami perhatikan banyak faktor seperti teknologi, sosial dan lingkungan,” ungkapnya.
Lebih jauh ia mengungkapkan, tantangan besar pendidikan lainya adalah kesenjangan kompetensi siswa antar pulau. Masalah tersebut menunjukkan belum adanya pemerataan kualitas pendidikan. Salah satunya penyebabnya adanya masalah akses pendidikan,” ujarnya.
“Kesenjangan kompetensi peserta didik antar masih tinggi, seperti di Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa. Dan ini menjadi masalah serius,” imbuhnya.
Ia menambahkan, program Merdeka Belajar cukup signifikan mengatasi masalah pendidikan nasional. Dengan melakukan transformasi pendidikan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
“Program merdeka belajar ini sudah diimplementasikan hingga 22 episode. Dan intervensi cukup signifikan bagi peningkatan kualitas pendidikan nasional,” terangnya.*
