GlobalReview-Semarang – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI sedang melakukan Ekspose Transformasi Kesehatan, khususnya implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) di Jawa Tengah. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Puskesmas Sawit, Boyolali. Pada kunjungan tersebut, ditemukan kendala pada mekanisme rujuk balik, salah satunya terkait pengadaan obat.
Baca juga: Wamenkes Kunjungi Boyolali, Puskesmas Telah Implementasikan Integrasi Layanan Primer
Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono telah mengidentifikasi adanya kendala pada mekanisme rujuk balik, salah satunya adalah pengadaan obat yang terkendala karena belum adanya apoteker di Puskesmas Sawit.
Sebagai contoh, untuk pasien diabetes, ketika pasien dirujuk balik ke puskesmas maka obat diberikan oleh puskesmas. Namun, hal ini belum berjalan karena harus ada izin apoteker. “Jadi, saya sudah menginstruksikan kepada tim dari Kemenkes untuk melakukan evaluasi, apakah dimungkinkan nanti surat izin praktek apoteker itu, satu apoteker mempunyai beberapa puskesmas binaan,” ujar Prof. Dante, Jumat (9/8/2024).
Baca juga: Pemprov Jateng Targetkan Implemenasi Penuh ILP Tahun 2024
Dengan demikian, kewajiban puskesmas untuk mengadakan obat non-kapitasi dari BPJS Kesehatan dapat terlaksana. Begitu pula dengan masalah lain, di mana setiap puskesmas di setiap daerah memiliki masalah yang berbeda-beda.
“Masalahnya bisa kita bahas bersama melalui forum Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas). Nanti turunannya kita bahas di Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) di setiap daerah,” ungkap Prof. Dante.
Baca juga: Kemenkes Akan Kirimkan Alat Kesehatan Jika SDM Tersedia
Mekanisme satu apoteker membina beberapa puskesmas merupakan salah satu upaya dari integrasi layanan primer (ILP). Pentingnya ILP diimplementasikan mengingat inflasi kesehatan jauh lebih tinggi daripada Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP).
Salah satu negara yang berhasil mengatasi inflasi kesehatan adalah Kuba karena melakukan edukasi, promotif, dan preventif pada pelayanan kesehatan. Indonesia sedang melakukan strategi serupa melalui ILP.
“Kalau orang sudah diobati, mereka akan mengeluarkan biaya jauh lebih mahal daripada dicegah sebelum sakit. Dengan demikian, edukasi dan promotif preventif harus ditekankan. Edukasi dan promosi kesehatan ini sudah tercakup dalam ILP,” tutup Prof. Dante. *
