GlobalReview-Jakarta – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mendorong peningkatan kualitas kebijakan melalui pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy) di lingkungan Kementerian Hukum guna mendukung program prioritas pemerintah.
Hal ini berkaca pada kondisi empiris dimana masih terdapat Peraturan Menteri yang tidak didukung oleh kajian atau analisis yang memadai.
Baca juga: Kemenkes Integrasikan Diari Diabetes Anak dan Remaja di Aplikasi SatuSehat
“Seluruh kebijakan yang dikeluarkan, saya minta harus melewati (kajian) Badan Strategi Kebijakan Hukum dulu sebelum saya tanda tangani,” ujar Supratman dalam sambutannya pada kegiatan pembukaan Refleksi Akhir Tahun BSK Hukum Tahun 2024, di Grand Ballroom Hotel JS Luwansa Jakarta, Selasa (3/12).
Supratman menjelaskan, selama ini sejumlah Peraturan Menteri yang diterbitkan merupakan solusi praktikal untuk merespons sebuah masalah. Alhasil, terjadi pembengkakan jumlah Peraturan Menteri yang dikeluarkan. Tercatat, sepanjang tahun 2019-2023 sebanyak 5.267 Peraturan Menteri telah diterbitkan yang mana Kementerian Hukum menyumbang 3,2 persen dari total tersebut.
Baca juga: FIKES UNAS Sukses Gelar Konferensi Internasional Ilmu Kesehatan Ke-2 Tahun 2024
“Dikhawatirkan hiper regulasi ini menyebabkan adanya tumpang tindih peraturan dengan Kementerian/Lembaga lain,” ujar Supratman.
Lebih lanjut, Supratman kembali menekankan pentingnya peran strategis BSK Hukum untuk mengatasi masalah hiper regulasi ini dengan memastikan kualitas kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum, mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga evaluasi kebijakan.
Aspek meaningful public participation yang kerap mendapat sorotan tajam juga perlu mendapatkan perhatian.
Baca juga: RSCM Kembali Dipercaya PBB dan IAEA Gelar Regional Training Course
“Baik diminta atau tidak, BSK Hukum harus memberikan rekomendasi kebijakan kepada Menteri, Wakil Menteri, dan seluruh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Hukum,” tegasnya.
Pernyataan tersebut disambut baik oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Andry Indrady, Andry menyatakan bahwa salah satu tugas mandatory yang dilakukan oleh BSK Hukum adalah penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) yang salah satu variabelnya adalah harmonisasi Peraturan Menteri dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
“Hasil penilaian IRH tahun ini diharapkan menjadi evaluasi bagi para Kementerian terutama dalam hal harmonisasi Peraturan Menteri yang dikeluarkan, harapannya ke depan semua Kementerian bisa mendapatkan nilai minimal baik dan dapat mengurangi jumlah Peraturan yang tumpang tindih,” jelas Andry.
Sebagai informasi, BSK Hukum merupakan salah satu Unit Utama yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum. BSK Hukum memiliki tugas untuk menyelengarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum.
Kegiatan Refleksi Akhir Tahun BSK Hukum tahun 2024 dilakukan sebagai momentum evaluasi kinerja BSK Hukum.
Pada kesempatan ini juga diberikan penghargaan capaian kinerja kanwil terbaik di lingkungan Kementerian Hukum yakni Kategori Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Wilayah Tahun 2024; kategori Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan di Wilayah Tahun 2024; Kategori Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Wilayah Tahun 2024; Kategori Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM Tahun 2024; dan Kategori Diskusi Strategi Kebijakan di Wilayah Tahun 2024. *
