GlobalReview-Jakarta – Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro mengapresisi kegiatan acara Sinergi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berangsung di Kantor Pusat PT Brantas Abipraya (Persero) di Jakarta, Jumat (20 September 2024).
Donny mengungkapkan komitmen dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik di sektor BUMN sangatlah baik. Pelaksanaan monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun.
Kegiatan monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik di tahun 2024 ini adalah merupakan implementasi dari kebijakan keterbukaan informasi publik yang terdiri dari 2 (dua) program yakni menetapkan standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik.
Baca juga: KI Pusat Tingkatkan Literasi Keterbukaan Informasi dalam Forum Edukasi PPID
Lebih lanjut Ketua KI Pusat menjelaskan Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap BUMN menjadi kunci dalam keberhasilan implementasi keterbukaan informasi. “PPID bertugas sebagai penghubung antara Badan Publik dan masyarakat dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan. Tugas PPID tidak hanya terbatas pada menyajikan informasi, tetapi juga harus mampu memverifikasi, mengelola, dan mendokumentasikan informasi yang akan disampaikan. Oleh karena itu, kompetensi dan pemahaman PPID terhadap regulasi serta mekanisme pengelolaan informasi publik sangatlah penting. Namun, dalam kenyataannya, masih terdapat PPID di beberapa BUMN yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan informasi,” kata Donny.
Baca juga: Kemenkes Buka Kelas Internasional Jerman di Poltekkes Medan dan Poltekkes Maluku
Dalam konteks pelaksanaan keterbukaan informasi publik, sinergi antara PPID di berbagai Badan Publik, khususnya di lingkungan BUMN, menjadi faktor krusial. Sinergi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap BUMN dapat saling belajar, berbagi pengalaman, serta bekerja sama dalam menghadapi tantangan implementasi keterbukaan informasi.
“Melalui sinergi ini, diharapkan setiap BUMN dapat mengembangkan strategi bersama untuk mengoptimalkan pengelolaan informasi publik dan meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Brantas Abipraya (Persero), Sugeng Rochadi menyampaikan dalam mewujudkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP), PT Brantas Abipraya (Persero) memiliki Visi dan Misi yang on point yaitu visi menjadi BUMN terdepan memberikan pelayanan Informasi, dengan misi yaitu pelayanan cepat tepat efektif, human capital yang kompeten, serta fasilitas media yang mendukung dalam memberikan layanan informasi yang mudah dan accessible untuk seluruh masyarakat.
Baca juga: Menteri PPPA Apresiasi Sinergi DPR RI dalam Perjuangkan Hak Perempuan dan Anak
Brantas Abipraya menyediakan fasilitas layanan PPID di Kantor Pusat Brantas Abipraya, layanan KIP terbuka dan dapat diakses, serta digunakan oleh publik termasuk untuk masyarakat disabilitas. Tak hanya itu, Brantas Abipraya juga menjalankan strategi KIP melalui multi-platform layanan yang terbuka untuk publik melalui aplikasi mobile, yaitu melalui media website, media sosial, serta media partner.
Di tahun 2024 ini Brantas Abipraya juga sudah menyiapkan beberapa amunisi barunya, diantaranya adalah dengan meningkatkan pelayanan informasi yang lebih interaktif lagi, dengan menggunakan Artificial Intelligence (AI) atau Bot untuk memudahkan pemohon informasi dalam mengakses KIP Perusahaan dan memperkuat pengamanan sistem informasi menggunakan Honey Pot untuk memastikan jaringan aman dari serangan siber dan risiko IT yang fatal.
“Semoga dengan paparan yang telah kami sampaikan ini dapat membuahkan hasil nilai yang baik dalam rangka menuju keterbukaan publik yang informatif dan dapat meningkatkan pelayanan informasi yang lebih unggul, mempermudah masyarakat saat membutuhkan informasi terkait Brantas Abipraya,” tutupnya.
Acara Sinergi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga di hadiri :
1.Komisioner Komisi Informasi Pusat, Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi, Samrotunnajah Ismail;
2.Komisioner Komisi Informasi Pusat, Bidang Penelitian dan Dokumentasi, Rospita Vici Paulyn;
3.Kepala Biro Humas dan Fasilitasi Dukungan Strategis, Kementerian BUMN RI Rachman Ferry Isfianto. *
