GlobalReviaw-Jakarta – Pernyataan Presiden Prabowo di Kongres PSI bahwa Indonesia adalah negara kaya tapi rakyatnya miskin bukan hal baru diketahui umum. Bangsa ini mengalami kemiskinan yang kronis sejak kemerdekaan — Anomali kemiskinan sebenarnya sudah dikaji oleh Prabowo di dalam bukunya Paradoks Indonesia. Rakyat tinggal menunggu kebijakan tegas dan radikal presiden.
Baca Juga :Bertahankah Xi Jinping di Himpit Badai dan Bara: Antara Gejolak Dalam Negeri dan Tekanan AS
Menariknya pernyataan tersebut disampaikan di depan elit PSI yakni Jokowi, yang selama sepuluh tahun berkuasa sepertinya tidak berniat memberdayakan rakyat keluar dari jerat kemiskinan kronis dengan guyuran banjir bansos permanen bak candu untuk rakyatnya.
Baca Juga :Think Business, Think Hong Kong” Membuka Pintu Bagi Kemitraan Hong Kong-Indonesia
Kemiskinan rakyat dieksploitasi dan dikapitalisasi Jokowi dengan selimut kebijakan pragmatis dan pendek demi kepentingan politiknya. Kebijakan bansos seharusnya bersifat ad hoc dengan prioritas membuat kebijakan strategis dan transformatif ke bidang pendidikan dengan fokus pada siswa, guru, dan fasilitas sekolah — yang terjadi uang negara dibakar untuk pesta pora mafia korupsi di lingkaran Jokowi.
Tahun pertama Prabowo memimpin dihadapi kompleksitas masalah domestik dampak dari kebijakan ugal-ugalan rezim Jokowi, di sisi lain situasi dunia penuh dengan kecemasan kronis dari situasi perang ekonomi, perang geopolitik, dan kemajuan dobel eksponensial AI. Bara di tangan Prabowo dari masalah tersebut harus cepat diatasi sesuai harapan dan dukungan rakyat terhadap dirinya, karena bila terlambat, dapat cepat mendegradasi bila terjadi momentum konvergensi domestik dan global.
Prabowo telah menorehkan takdirnya menjadi Presiden Indonesia, namun di tengah kecemasan global rakyat membutuhkan dirinya bukan sekedar presiden tapi jauh lebih dari itu. Kalau di awal kemerdekaan Indonesia memiliki Bapak Bangsa Soekarno-Hatta, AS memiliki The Great Depression Presiden FDR, Inggris punya The British Bulldog Winston Churchill yang semangat dan tabah menghadapi ancaman di masa perang. Biarlah rakyat dan sejarah yang menulis predikat apa yang pantas untuk Prabowo menavigasi penyelamatan Indonesia menghadapi badai ketidakpastian ini.
Indonesia Bangsa Terbelah: Antara Pembodohan, Statistik, dan Realitas
Saat maju menjadi capres 2014, penampilan dan gebrakan Jokowi membuat rakyat terpesona. Kesederhanaan diri dan keluarganya, masuk ke gorong-gorong, janji tidak akan impor beras, ada sebelas ribu triliun di kantong saat debat, uji bersih diri calon menteri oleh KPK, ekonomi akan meroket, dan akan menghukum konglomerat hitam yang membuat rakyat susah semakin kepincut hatinya rakyat. Apalagi melihat janji tidak ada keluarganya terlibat politik, jualan pisang dan martabak sepertinya rakyat telah mendapatkan oase figur pemimpin yang diimpikan. Mungkin bagi kalangan aktivis kesederhanaan Jokowi dibayangkan seperti Jose “Pepe” Mujica minus-nya bukan pejuang politik militan seperti Pepe. Besarlah harapan Indonesia untuk berkembang maju bila ia terpilih.
Faktanya sebaliknya, memang yang namanya imitasi hanya soal waktu terbuka topengnya. Bila melihat data ekonomi rezim Jokowi, kemiskinan yang ada dipelihara dengan baik olehnya agar terus di glorifikasi dengan pendekatan bansos dari utang.
Utang rezim Jokowi sampai akhir 2024 sebesar Rp 10.269 triliun, bila dibandingkan era SBY sebesar Rp 2.600 triliun pada tahun 2014, artinya utang Indonesia tumbuh hampir 4 kali lipat, namun tanpa lompatan produktivitas yang setara. Belanja negara pun menjadi tidak produktif. Hampir 25-30% dari APBN tiap tahun digunakan hanya untuk membayar bunga dan cicilan utang, menandakan APBN bersifat reaktif ketimbang transformatif.
Rata-rata pertumbuhan ekonomi era Jokowi 2014–2024 berkisar 5%, hampir sama dari era SBY. Namun, kualitasnya buruk. ICOR di era SBY (2009-2014) cukup efisien dari 3,9 – 4,2 menjadi naik 5,8 – 6,5 di era Jokowi (2019-2024) yang inefisiensi, artinya butuh modal jauh lebih besar untuk menghasilkan pertumbuhan 1% PDB — ini bukti inefisiensi struktural rezim Jokowi seperti regulasi dan birokrasi, peningkatan SDM, Fokus investasi pada sektor produktif, reformasi penegakan hukum dan pengendalian korupsi buruk.
Dengan data di atas menjadi tidak kaget di rezim Jokowi daya beli masyarakat terus menurun karena disebabkan faktor pembiaran dalam merumuskan strategi ekonomi dalam pemberdayaaan rakyat diabaikan, rakyat hanya dijadikan objek sedangkan oligarki menjadi subjek utama.
Data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan per Maret 2024 adalah 9,03% atau sekitar 25,8 juta orang, angka yang stagnan sejak era awal Jokowi. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka 2024 mencapai 5,6%, dengan dominasi dari Gen Z dan milenial berpendidikan menengah—sinyal krisis kesempatan dan ketimpangan keterampilan. Paradoks dengan pernyataan Jokowi, Indonesia memiliki bonus demografi sehingga optimis menyongsong Visi Indonesia Emas 2045. Tanpa pemberdayaan serius kepada generasi muda, itu hanya gimmick, justru yang akan terjadi nanti merupakan bencana demografi menuju Indonesia Cemas 2045
Di sisi lain kepercayaan terhadap institusi hukum remuk. Dari kasus Sambo, judol, mega korupsi bansos, tambang dan perkebunan, kebakaran hutan, korupsi di pemerintah dan BUMN, publik menyaksikan hukum dijalankan oportunistik sesuai selera penguasa. Maka, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2023 stagnan di angka 34, dan posisi Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara — bahkan kalah dari Timor Leste dan Rwanda.
Prabowo: Playing Badminton in Hurricane
Prabowo memimpin saat dunia sedang diterpa badai dan kecemasan. Tiga medan konflik terjadi simultan –— geopolitik, geoekonomi, dan geoteknologi. Tiga poros ini saling berkelindan meningkatkan eskalasi kecemasan dunia. Indonesia berada dalam posisi yang rawan namun strategis.
Perang Ukraina menjadi trigger utama banyak negara di dunia meningkatkan anggaran militernya secara pesat. Retorika perang nuklir semakin masif empat tahun terakhir. Meluasnya konflik senjata di berbagai wilayah dunia menimbulkan kekhawatiran ancaman invasi Taiwan menjadi kenyataan.
Di level dunia, Blok Pertahanan dan Blok Ekonomi bak dua sisi satu koin. Kekuatan militernya menopang ambisi ekonomi suatu negara menghegemoni kawasan dan dunia, yang menyebabkan terkondisikannya potensi besar konflik global.
Di sisi lain kemajuan AI dobel eksponensial telah membawa kemajuan positif dan signifikan di berbagai bidang riset; kedokteran, biologi, material baru, dan ilmu pengetahuan alam, sehingga Eric Schmidt memprediksi kedepannya akan ditemukan teori-teori baru di bidang fisika dan matematika oleh AI dan semakin banyak peraih Nobel pengetahuan yang dibantu oleh AI, yang sudah dimulai oleh Demis Hassabis dan John M.Jumper dengan AlphaFold.
Namun, banyak ilmuwan AI terkemuka dan industriawan big tech seperti Geoffrey Hinton, Elon Musk, Mo Gawdat, Emad Mostaque dll menjadi sangat khawatir dengan perkembangan AI yang akan merubah peradaban manusia. Kekhawatiran saat ini memang terkait ancaman keamanan dan penyalahgunaan AI yang dapat melakukan extraordinary crimes against humanity dan pembuatan senjata dahsyat mutakhir dengan AI untuk perang. Tetapi dalam rentang lima tahun nanti lanskap industri dunia akan mulai memasuki sepenuhnya menggunakan sistem otomasi dan robot humanoid. Pekerja tidak lagi menjadi faktor utama produktivitas pertumbuhan perusahaan dan ekonomi.
Dengan masa depan dunia seperti itu, bagaimana strategi Prabowo menavigasi dan mengantisipasi perkembangan zaman agar Indonesia dapat memaknai secara strategis untuk kepentingan Indonesia. Jangan sampai Indonesia berjalan ke masa depan dengan peta masa lalu.
Bukan Sekedar Presiden: Momentum Pemimpin Peradaban
Dunia yang penuh dengan kecemasan ini, Indonesia tidak hanya butuh pemimpin negara, tapi pemimpin zaman. Seorang negarawan futuristik yang tidak hanya bereaksi pada krisis, tapi menata arah sebelum badai tiba.Visi Indonesia Emas 2045 bukan soal infrastruktur atau kekayaan alam berlimpah, tapi bagaimana Indonesia dapat mempersiapkan peta jalan agar dapat memaknai situasi dunia yang tanpa toleransi terhadap mediokritas.
Indonesia sedang tidak bersaing dengan Malaysia atau Vietnam, namun sedang bersaing dengan otomasi, AI, dan akselerasi modal global tanpa pekerja. Negara yang lambat akan tenggelam. Dan bangsa yang memaafkan status quo akan menjadi budak sejarah.
Penutup
Di tengah badai kecemasan dunia dalam menghadapi perubahan zaman yang sangat cepat dan menakutkan, Presiden Prabowo harus tampil sebagai the last resort —- pilar terakhir menjaga republik ini tetap berdiri. Otoritas yang dimilikinya harus dimulai dengan mengatasi kompleksitas domestik. Ia punya pilihan —- berani mengamputasi warisan masalah Jokowi yang sudah bermetastasis merusak kehidupan rakyat selama satu dekade atau menjadi juru damai elit lama.
Apakah Prabowo akan memilih jalan kenyamanan dan kompromi, atau jalan transisi dan transformasi keras?
Rakyat butuh Prabowo yang futuristik, berani, progresif, dan revolusioner dalam struktur — karena waktu tidak akan menunggu.
Penulis: Bernard Haloho
Direktur Eksekutif Indonesia Democracy Bridge Research Institute (Ind-Bri)*
