GlobalReview-Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengapresiasi upaya penanganan darurat yang telah dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan pihak-pihak terkait dalam penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Sumatera Barat.
Baca juga: Menko PMK Hadiri Upacara Wisuda Bumi Tawur Agung Sasih Kesanga di Candi Prambanan Yogyakarta
“Saya berterima kasih pada Kementerian/Lembaga dan pihak-pihak terkait lainnya yang telah melaksanakan langkah-langkah proaktif sehingga dampak bencana di Sumatera Barat bisa ditekan,” kata Menko PMK Muhadjir Effendy pada rilis Rabu (13/3/2024).
Sampai hari ini, Rabu 13 Maret 2024, tercatat 28 orang korban meninggal dunia, 5 orang hilang, dan 8 orang luka-luka. Sekitar 86.005 jiwa (28.925 KK) terdampak dan mengungsi ke rumah saudaranya.
Baca juga: Kemenkes Laporkan 14.376 kasus Baru Kusta di Tahun 2023
Menko Muhadjir menyampaikan, untuk daerah yang mengalami dampak parah dan terisolir khususnya di dua wilayah terparah di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Padang Pariaman harus direlokasi dan dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Perlu adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan BNPB dalam menyediakan daerah yang bisa menjadi tempat tinggal baru warga.
“Tadi kita sudah minta Pak Gubernur dan Bupati untuk mencari lokasi untuk memindahkan penduduk yang sangat rentan terhadap banjir dan tanah longsor. Lahannya tanggung jawab kabupaten/kota, dananya dari Dana Siap Pakai (DSP) BNPB yang biasanya digunakan utnuk membangun wilayah,” jelas Muhadjir.
Baca juga: Hadiri Puncak Peringatan HGN 2024, Menkes: Ini momentum galang kepedulian bersama atasi stunting
Pemerintah juga melakukan upaya penanganan darurat bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat. BNPB melaksanakan penanganan darurat melalui penyerahan Dana Siap Pakai (DSP) kepada Pemda Kab/Kota, Penyerahan Sembako dan logistik bagi warga terdampak. Kemudian, Basarnas bersama TNI dan Polri telah melakukan upaya pencarian korban dan mensiagakan alat-alat dukung untuk evakuasi.
Kementerian PUPR telah melakukan upaya lanjutan berupa pengecekan dan penanganan berbagai infrastruktur seperti fasilitas jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang terkena dampak parah. Kemenkes telah mensiagakan posko kesehatan dan temaga kesehatan hang siap siaga wabah penyakit pasca bencana di setiap titik.
Baca juga: Jabat Danjen Kopassus, Brigjen TNI DJon Afriandi: Profesional, modern dan adaptif tidak cukup
Menko PMK berpesan kepada Pemda Sumbar dan Kabupaten/Kota yang terdampak agar segera mengajukan segala hal yang dibutuhkan untuk penanganan darurat, baik dari kebutuhan pangan, logistik, peralatan maupun dana operasional.
Dalam kesempatan Rapat Koordinasi yang diselenggarakan secara daring dan luring hadir Wamenkes Dante Saksono Harbuwono, Kepala Basarnas Kusworo, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Sestama BNPB Rustian, Sekjen Kemensos Robben Rico, perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian PPPA, Kementerian Agama, dan perwakilan daerah dengan status tanggap darurat yaitu Bupati Pesisir Selatan, Walikota Padang, Bupati Padang Pariaman, Bupati Mentawai, dan Bupati Pasaman Barat. *
