GlobalReview-Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menargetkan implementasi penuh (100%) Integrasi Layanan Primer (ILP) pada tahun 2024. Implementasi ILP dilakukan secara bertahap, dimulai dari target 10%.
Baca juga: Kemenkes Akan Kirimkan Alat Kesehatan Jika SDM Tersedia
“Diawali dengan target 10% dahulu, puskesmas, pustu, dan posyandu dapat menerapkan ILP dan kemudian kita menetapkan target – targetnya bahwa harus selesai pada tahun 2024,” ucap Kadinkes Jawa Tengah Yunita Dyah Suminar pada Ekspose Transformasi Kesehatan di Jawa Tengah, Kamis (8/8/2024).
Pelayanan kesehatan dalam ILP diselenggarakan berdasarkan klaster, meliputi Klaster Manajemen, Klaster Ibu dan Anak, Klaster Usia Dewasa dan Lanjut Usia, Klaster Penanggulangan Penyakit Menular, serta Klaster Lintas Sektor.
Baca juga: Kemenkes Gelar “Kunjungan Lapangan Tematik Media Massa di Jawa Tengah”
Yunita menilai bahwa integrasi pelayanan kesehatan mulai dari posyandu hingga puskesmas akan mendorong masyarakat Indonesia untuk lebih memprioritaskan upaya promotif dan preventif sebelum memerlukan perawatan di rumah sakit.
Sebagai langkah awal implementasi ILP, pemerintah daerah melakukan sosialisasi untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang pentingnya upaya pencegahan yang dilakukan di posyandu, puskesmas, dan pustu. Dengan demikian, program ILP pun resmi diluncurkan di Jawa Tengah pada 29 Februari 2024.
Baca juga: Wamenkes Kunjungi Boyolali, Puskesmas Telah Implementasikan Integrasi Layanan Primer
Hal yang paling utama, menurut Yunita, adalah masyarakat memiliki kesadaran tentang kesehatan dimulai dari upaya pencegahan. Untuk itu, diperlukan kader kesehatan yang terlatih untuk ditempatkan di unit kesehatan desa dan kelurahan. Kader-kader ini harus memiliki kemampuan dalam melakukan skrining, memberikan edukasi kesehatan, serta mendeteksi dini masyarakat yang menunjukkan gejala penyakit atau tidak.
Implementasi ILP sudah mulai berjalan di semua lokus di Jawa Tengah. Lokus ILP di Jawa Tengah mencakup 289 puskesmas, 331 pustu, dan 2.365 posyandu.
Mengenai pendanaan, Yuli mengungkapkan, pemerintah pusat telah merancang pendanaan dalam ILP ini bukan hanya untuk puskesmas, pustu, dan posyandu, tetapi juga untuk Labkesmas serta perbaikan sarana dan prasarana.
Selain itu, terdapat pula pendanaan untuk kegiatan persiapan implementasi ILP, seperti pelatihan, advokasi, dan peningkatan kapasitas kader kesehatan. Dana-dana tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. *
