
GlobalReview-Jakarta-Pemerintah akan tetap melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mengacu pada timeline dan tahapan yang telah ditetapkan. Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Selasa, 21/1/25. Penjelasan tersebut disampaikan AHY usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
“Sesuai arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto pembangunan IKN ini akan kita lanjutkan tentu mengikuti timeline dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai penjelasan kepada masyarakat luas,” ujar AHY.
Menko AHY juga menjelaskan bahwa pembangunan IKN akan difokuskan pada konsep “ibu kota politik” dengan menuntaskan pembangunan fasilitas pemerintahan, termasuk lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, dan MPR RI) serta lembaga yudikatif. Hal ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan tata pemerintahan yang lengkap dan mencerminkan demokrasi.
Baca Juga: Sat Set Hidup Sehat dengan Salad on the Go!
“Harapan Bapak Presiden adalah fokus dulu di sana sehingga dengan demikian kalau semua sudah berdiri ketiga fungsi tadi maka sebetulnya kita sudah bisa menjalankan tugas-tugas kegiatan-kegiatan politik, baik yang sifatnya harian maupun strategis,” ungkap AHY.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo dan jajarannya juga membahas tentang sumber pendanaan yang melibatkan kombinasi antara APBN dan sumber non-APBN melalui kerja sama dengan pihak swasta. Pemerintah berharap sektor swasta dapat berkontribusi secara positif dan terintegrasi dengan baik dalam proyek pembangunan IKN.
Baca Juga: Sidang Praperadilan Hasto Kristiyanto Ditunda 2 Pekan, Ini Penjelasan Hakim
“Inilah hadirnya kebersamaan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan badan usaha. Kita juga mengharapkan dunia swasta, pihak swasta bisa berkontribusi secara positif dan tentunya terintegrasi dengan baik,” ungkap AHY.
Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono dalam kesempatan yang sama juga melaporkan bahwa pada tahap awal (2022–2024), pemerintah telah menginvestasikan Rp89 triliun dari APBN untuk membangun infrastruktur penting seperti jalan tol, 47 tower hunian, sistem air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran, serta fasilitas peribadatan.
Baca Juga : MPK Dukung Permendikdasmen No.1/2025, Menjawab Kebutuhan Guru di Wilayah 3T
Selain itu, investasi swasta sebesar Rp58,41 triliun telah berhasil digerakkan hingga September 2024. “Kami juga mendapat masukan dari Pak Menteri Perumahan untuk bisa mengoptimalkan swasta yang sudah melakukan _grounbreaking_ tadi baik dari 1-8 maupun nanti yang ke 9 agar tidak sekadar _groundbreaking_ tapi ditambah lagi dengan kegiatan pembangunannya,” ujar Basuki.
Baca Juga : Kepakaran Calon Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Ditempa Baik Secara Teori Maupun Praktek
Turut hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.*
