GlobalReview-Jakarta – Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mengadakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Hotel Aryaduta Jakarta pada Rabu, 4 Desember 2024. Acara ini dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pembina, Dewan Pakar, serta Ketua Dewan Pimpinan Daerah dan Badan Eksekutif Pusat. Acara ini mengusung tema: “Membangun Konsolidasi Usaha yang Kondusif untuk Pertumbuhan Berkelanjutan”
Sekretaris Jenderal HIMKI Maskur Zaenuri mengatakan tujuan dari Rapimnas ini adalah melaksanakan amanat Anggaran Rumah Tangga (ART) Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI).
“Selain itu, Rapimnas juga mengevaluasi Program Kerja HIMKI hasil rekomendasi Rakernas dan Rapimtas sebelumnya yang akan disesuaikan dengan prioritas kebutuhan dan kondisi aktual yang berkembang,” ujar Maskur dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/12).
Baca juga: PLN Mobile EVenture 2024, Kampanye Ekosistem Kendaraan Listrik dari Jakarta hingga Bali
Maskur juga mengatakan bahwa Rapimnas ini juga dalam rangka penguatan organisasi di segala lini dan merespon tantangan yang menjadi penggangu jalannya organisasi, Rapimnas juga membahas hal-hal aktual terkait kondisi terakhir tentang situasi perekonomian global yang menyebabkan penurunnya permintaan ekspor khususnya untuk produk furniture dan kerajinan.
“Salah satu amanat Garis-garis Besar Program Kerja Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia Periode 2020-2023 yang harus dijalankan adalah “Membangun organisasi yang kuat, mandiri dan bersih”. Turunan dari amanat tersebut adalah “Konsolidasi berkala antara pengurus daerah dengan pengurus pusat untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja serta mengikuti perkembangan trend furnitur dan kerajinan dunia,” kata Maskur.
Baca juga: Menteri BUMN Pastikan Penurunan Harga Tiket Pesawat Jelang Nataru: Semua Harus Terencana
“Hal diatas menjadi sangat penting dan kontekstual dengan kondisi saat ini. Dalam perjalanannya, membangun organisasi yang besar dan kuat harus didukung oleh pelaku organisasi yang memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan roda organisasi baik pusat maupun daerah guna menjalankan visi, misi dan tujuan organisasi yang telah disepakati bersama,” ucap Maskur melanjutkan.
Salah satu pondasi organisasi untuk menunjukan organisasi kuat dan memiliki bargaining position yang kuat dalam menentukan semua kebijakan terkait adalah dengan “Membangun hubungan kerja sama di tingkat internasional dan regional dengan berbagai lembaga/institusi yang terkait dengan kegiatan organisasi” seperti yang telah tersurat secara eksplisit dalam Garis-Garis Besar Program Kerja HIMKI.
Baca juga: Kementerian BUMN Pastikan Kesiapan Bandara Soekarno-Hatta untuk Nataru
Untuk itu menjadi penting dilakukan konsolidasi berkala antara pengurus daerah dengan pengurus pusat guna monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja yang lebih aktual, fleksibel, adaptif dan implementatif.
“Implementasi dari program kerja yang telah disusun oleh masing-masing bidang tidak akan berjalan dan terealisasi tanpa didukung oleh pimpinan eksekutif dan staff serta tenaga ahli yang profesional untuk melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab kerja dewan pengurus,” pungkas Maskur.*
