GlobalReview-Jakarta – Sejumlah negara tertarik untuk mempelajari dan mengadaptasi pengelolaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan Indonesia. Negara-negara seperti Malaysia, Bangladesh, Afrika Selatan, dan bahkan Inggris tertarik untuk lebih mendalami mekanisme yang digunakan dalam Program JKN.
Prestasi BPJS Kesehatan dalam pengelolaan JKN menjadi sorotan pada kegiatan Joint Learning Network (JLN) yang berkolaborasi dengan World Bank Digital Health team, Bill and Melinda Gates Foundation, Gates Ventures, Johns Hopkins University Digital Health Exemplars, McKinsey Health Institute, eHealth Labs Ethiopia, dan the Indian Institute of Health Management Research.
Baca juga: Kemenkes Gelar Upacara Peringatan HKN ke-59 Tahun 2023
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti, kembali diminta untuk berbagi pengalaman terkait pengelolaan implementasi Program JKN pada workshop yang kali ini bertema “Financing for Primary Health Care in Vietnam: Challenges and Ways Forward” di Vietnam, Selasa (21/11/2023).
Dalam kesempatan ini, Ghufron menjelaskan mengenai capaian dan tantangan yang dihadapi Program JKN dan bagaimana pembiayaan pelayanan kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Indonesia. “Per 1 November 2023 Program JKN berhasil mencakup lebih dari 265,8 juta jiwa atau lebih dari 95 persen penduduk Indonesia. Namun dalam mencapai cakupan sebesar itu tidaklah mudah, terutama mengingat kondisi geografis Indonesia yang terdiri lebih dari 17 ribu pulau,” kata Gufron.
Baca juga: Menko PMK Dampingi Wapres Pimpin Rakornas Percepatan Penurunan Stunting
Dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal menurut Gufron, BPJS Kesehatan telah menjalin kerja sama erat dengan 23.502 FKTP, yang terdiri dari dokter praktik perorangan, klinik, dan puskesmas yang tersebar luas di berbagai wilayah. Di antara jumlah tersebut, terdapat 5.563 FKTP dengan fasilitas rawat inap, serta 17.939 FKTP yang fokus pada fasilitas rawat jalan. “Kami pastikan bahwa setiap warga Indonesia memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan yang berkualitas,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ghufron menjelaskan bahwa pelayanan yang diberikan di FKTP juga sangat beragam, mulai dari layanan promotif, preventif, non-spesialistik seperti rawat jalan maupun rawat inap, hingga layanan laboratorium dasar dan radiologi. FKTP memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan ketersediaan akses layanan kesehatan yang merata.
Baca juga: Sikap Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina Tidak Akan Berubah
“BPJS Kesehatan tidak dapat berjalan sendiri, dibutuhkan kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak yang menjadi kunci keberhasilan Program JKN. BPJS Kesehatan selalu berupaya untuk menjalin kerja sama yang solid dengan stakeholder terkait, termasuk pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan masyarakat secara keseluruhan,” tegas Gufron. *
