Connect with us

Pendidikan

Sudirman Said: Orang Tua Tidak Boleh Direpotkan dalam Menyekolahkan Anaknya

Ketua Institut Harkat Negeri (IHN) Sudirman Said dan pengamat pendidikan Indra Charismiadji dalam diskusi tentang pendidikan bersama Forum Wartawan Pendidikan di Jakarta, Rabu (29/5/2024)/foto: istw

GlobalReview-Jakarya – Ketua Institut Harkat Negeri (IHN) Sudirman Said menegaskan bahwa pemerintah bertugas untuk menjamin akses pendidikan bagi semua sehingga orang tua, khususnya para ibu-ibu, tidak lagi repot dalam menyekolahkan anak-anaknya. Hal ini disampaikan Sudirman Said dalam diskusi tentang pendidikan bersama Forum Wartawan Pendidikan di Jakarta, Rabu (29/5/2024).

“Saya sering mendengar cerita ibu-ibu yang terus-menerus dengan keterbatasannya menginginkan anak-anaknya dapat memperoleh pendidikan terbaik. Sekarang (momentum pendaftaran siswa baru) sedang dirasakan ibu-ibu di Indonesia. Saya membayangkan ibu-ibu di seluruh Indonesia risau terkait dengan urusan pendidikan anak-anaknya. Oleh sebab itu, saya berharap agar orang tua tidak boleh repot dalam menyekolahkan anaknya. Daftar bisa di mana pun dan dijamin anaknya dapat bangku sekolah,” ujar Sudirman.

Sudirman menyampaikan beberapa hal terkait dengan pendidikan. Pertama, setiap orang tua pasti menginginkan nasib yang lebih baik bagi anaknya. Karena itu, tugas pemerintah menjamin pendidikan dapat diakses oleh semua.

Baca juga: Kemendikbudristek Perkuat Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi dan Industri Korea Selatan

Kedua, khusus untuk Jakarta, dia berharap agar semua sekolah memiliki kualitas sama dan merata dengan kualitas layanan yang sama. “Contoh ideal seperti halnya servis  perbankan yang memberikan kualitas layanannya sama di mana saja, kualitas sekolah seharus juga rata berkualitas. Sehingga semua anak bisa sekolah di mana saja. Dengan demikian tidak ada lagi istilah sekolah favorit”

Ketiga, orang tua tidak boleh repot dalam menyekolahkan anaknya. “Mereka bisa daftar di mana pun dan dijamin anaknya dapat bangku sekolah,” kata eks Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini.

Keempat, para ibu yang bekerja sambil mengasuh anaknya harus diringankan bebannya. Tempat penitipan anak (day care) berkualitas dengan harga terjangkau harus diperbanyak. Kelima, ⁠masa depan anak sangat ditentukan saat usia dini, sehingga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus menjadi perhatian serius pemerintah.

“Dalam pandangan saya, pendidikan merupakan investasi baik diselenggarakan oleh negara maupun pihak swasta. Investasi pendidikan tidak pernah salah. Apabila negara mendidik rakyatnya, maka akan menjadi bangsa yang sejahtera dan maju. Alangkah indahnya kebijakan pemerintah jika mempertimbangkan kesulitan para ibu-ibu, sehingga anaknya tetap mendapatkan pendidikan terbaik dan masa depan yang lebih baik.”

Baca juga: Kemendikbudristek Apresiasi dan Fasilitasi Kehadiran Sineas Indonesia di Cannes Film Festival 2024

Sementara pengamat pendidikan Indra Charismiadji mengatakan lembaga pendidikan harus dikembalikan pada tujuan awal, yaitu untuk mencerdaskan bangsa. Bukan lembaga pencari uang. Karena itu lembaga pendidikan jangan dikelola menurut mekanisme pasar.

“Pendidikan tidak boleh dikelola menurut mekanisme pasar, tapi harus diurus seperti mengelola jalan biasa bukan jalan tol. Artinya meskipun ada aturan tertentu, semua kendaraan bisa masuk,” kata Indra.

Menurut Indra dibentuknya Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum ( PTN BH) bukti bahwa pendidikan sudah berubah fungsi menjadi lembaga bisnis. Puncaknya ditandai dengan kenaikan Uang Kuliah Tunggal ( UKT ) yang dinilai memberatkan mahasiswa dan orang tua.

“Hemat saya, sistem pendidikan harus di”overhaul” atau dirombak total karena selama ini hanya judul programnya yang “digonta-ganti”, namun secara substansi nyaris tidak ada perbaikan.” ujar Indra. 

Indra minta anggaran pendidikan yang cukup yakni 20 persen dari total APBN, diperuntukkan lembaga pendidikan seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Sehingga anggarannya bisa untuk mengelola pendidikan secara maksimal. “Saya mencatat ada beberapa lembaga di luar Kemendikbud yang juga ikut menikmati anggaran pendidikan. Antara lain Kemenhub dan Kemensos. Apa relevansinya,” tanya Indra.

Baca juga: Timbul Polemik, Akhirnya Menteri Nadiem Batalkan Kenaikan UKT

Soal pembatalan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Indra mengingatkan mahasiswa jangan bersorak dulu. Kalau dicermati pernyataan Mendikbudristek Nadiem Makarim saat mengumumkan pembatalan UKT, di Istana Negara, Senin (27/5), disebutkan kenaikan UKT kemungkinan ditunda tahun depan. Artinya persoalan UKT yang mengundang kemarahan mahasiswa tanggung jawabnya akan ditimpakan pada pemerintahan berikutnya.

Indra berharap pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya menunjuk menteri pendidikan yang memiliki nalar untuk mencerdaskan bangsa dan menyejahterakan rakyat.

“Pak Prabowo jangan memilih menteri pendidikan yang bermental pedagang, tapi memilih orang yang bisa mengelola lembaga pendidikan dengan benar sesuai dengan tujuannya yakni untuk mencerdaskan bangsa, bukan untuk mencari uang seperti yang dijalankan menteri pendidikan yang sekarang,” pesan Indra.*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Pendidikan