GlobalReview-Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berpartisipasi dalam workshop dengan tema “Driving Corporate Action on Digital Inclusion: Ranking 200 Most Influential Tech Companies” dalam The World Summit on the Information Society (WSIS) Forum 2023 di Kota Jenewa, Swiss (16/3/2023).
Workshop menghadirkan panelis dari Kemenkominfo, World Benchmarking Alliance (WBA), Logitech, Universal Rights Group (URG) dan World Bank Group.
Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendorong peran korporasi dalam mendukung inklusi digital untuk pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat memicu kompetisi para pelaku industri dan perusahaan teknologi yang saat ini berada di puncak teratas.
Perwakilan Kemenkominfo melalui Koordinator Literasi Digital, Rizki Ameliah menjelaskan mengenai peran pemerintah Indonesia melalui Kemenkominfo dalam mewujudkan inklusivitas digital, sejalan dengan beberapa negara yang juga berfokus pada transformasi digital.
“Urgensi yang dilakukan dalam mewujudkan transformasi digital adalah melalui program literasi digital yang telah berjalan selama beberapa tahun. Kami di Indonesia sudah mempersiapkan infrastruktur serta kebijakannya,” jelas Rizki
Baca juga: BSN dan Kominfo Jalin Kerja Sama Kembangkan Kompetensi SDM Bidang TIK
Rizki menambahkan bahwa, program ini diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tahun 2021. Terdapat empat pilar yang menjadi tolok ukur bagi ketercapaian program tersebut, yaitu Kecakapan Digital, Budaya Digital, Etika Digital, dan Keamanan Digital.
Program ini juga berkolaborasi dengan berbagai pihak swasta yang memperhatikan pentingnya inklusivitas digital. “Melalui literasi digital, kami juga sudah melakukan beberapa upaya untuk membantu terwujudnya inklusivitas, contohnya adalah membuat pelatihan literasi digital bagi penyandang disabilitas,” tambah Rizki.
Senior Researcher dari World Benchmarking Alliance (WBA), Samita Thapa menjelaskan peran dari organisasinya terhadap inklusivitas digital dengan memberikan tolok ukur secara sukarela seberapa jauh inklusivitas digital perusahaan berhasil diwujudkan.
“Kami memiliki relasi dengan 200 perusahaan yang berpengaruh terhadap inklusivitas di dunia. Tolok ukur pekerjaan kami adalah sudah seberapa luas digitalisasi dapat diakses kebutuhan manusia, sejauh apa improvisasi kecakapan digital yang dimiliki setiap orang, seberapa dalam mitigasi terhadap risiko digitalisasi, dan seberapa besar pengaruh inklusivitas terhadap inovasi,”
tutur Samita.
Samita menambahkan pula mengenai kontribusi yang telah dilakukan organisasinya kepada para pegiat inklusivitas digital. Contohnya adalah melakukan transformasi sosial untuk mencapai transformasi digital, seperti memperhatikan isu-isu sosial yang berkenaan dengan human rights.
Elaine Laird selaku wakil dari sektor swasta, Logitech menjelaskan mengenai inklusivitas yang telah dilaksanakan oleh perusahaannya, yaitu dengan mewujudkan ekosistem kerja yang ramah bagi setiap kelompok dalam perusahaan.
“Untuk mewujudkan ini, kami melakukan partnership, salah satunya membuat aturan di mana pekerja perempuan dan pekerja laki-laki berjumlah sama, sebagai dukungan untuk mewujudkan kesetaraan gender,” jelas Elaine.
Bukan hanya itu, Logitech juga membuat kampanye yang berfokus pada pekerja perempuan, di mana kampanye tersebut bertujuan mendorong para perempuan untuk mendalami dunia teknologi.
Sementara perwakilan World Bank Group melalui Michael Kende selaku Digital Development Specialist menanggapi isu-isu mengenai adanya beberapa perusahaan di dunia yang belum cukup berupaya untuk mewujudkan inklusivitas digital.
Menurutnya, perusahaan teknologi harus menyadari adanya beberapa kelompok yang memiliki keterbatasan dalam mendapatkan haknya, khususnya terhadap ruang digital. Dirinya juga menyinggung dibeberapa belahan di dunia yang hanya memiliki sinyal 3G, di mana hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam persamaan akses.
Baca juga: Kemendikbud Ristek: Ada 601.286 Formasi ASN PPPK Guru yang Dibutuhkan Tahun 2023
“Dengan adanya gap semacam ini, perusahaan secara ekonomi seharusnya menjadi lebih bersemangat untuk melakukan pengembangan, bukan hanya mengejar keuntungan. Dengan begitu, secara tidak langsung perusahaan akan mewujudkan kesetaraan hak dalam mengakses ruang digital,” jelas Michael.
Perwakilan dari Universal Rights Group, Marc Limon, juga memberikan pendapatnya mengenai isu hak asasi manusia dalam mewujudkan inklusivitas di ruang digital.
“Kami melihat usaha yang dilakukan (oleh perusahaan) dalam mewujudkan kesamaan hak. Hal ini sudah berjalan dengan baik, walau ada beberapa perusahaan di dunia yang belum memperhatikan hal ini sebagai wujud keprihatinan sosial,” jelasnya.
Marc juga menekankan mengenai pentingnya bagi perusahaan-perusahaan teknologi besar untuk memperhatikan akses internet guna mendukung kelancaran pembelajaran bagi para pelajar, utamanya di pelosok. Di sisi lain, Marc mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh korporasi dalam mewujudkan inklusivitas digital.
Workshop WSIS Forum 2023 merupakan salah satu upaya Kemenkominfo melalui Direktorat Pemberdayaan Informatika untuk berpartisipasi dalam mewujudkan inklusi digital bagi masyarakat di semua kalangan tanpa terkecuali. Program ini merupakan rangkaian kegiatan program Indonesia Makin Cakap Digital yang bertujuan untuk memberikan literasi tentang teknologi digital kepada 50 juta masyarakat Indonesia hingga tahun 2024.*
