GlobalReview-Jakarta-Libatkan 3 (tiga) matra TNI, Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan berupaya memproduksi obat secara mandiri dengan harga terjangkau. Demi mewujudkan ini semua, rencananya semua laboratorium farmasi yang ada di TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan juga TNI Angkatan Udara akan dikonsolidasikan menjadi satu farmasi pertahanan negara yang memproduksi obat.
Baca juga :Majelis Rektor PTNI Dukung Penuh Peningkatan Akses dan Mutu Tenaga Medis
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, usai menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait rencana produksi obat dengan Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan obat-obatan yang diproduksi Kemhan akan diedarkan untuk masyarakat, salah satunya melalui Koperasi Desa Merah Putih yang belum lama ini diresmikan Presiden Prabowo Subianto.
“Produksi obat tersebut akan melibatkan tiga matra TNI. Semua laboratorium farmasi yang ada di TNI kita konsolidasikan menjadi satu farmasi pertahanan negara yang memproduksi obat. Kita juga sudah mulai bekerja memasukkan obat-obatan farmasi kita, produksi kita di gerai-gerai apotik di Koperasi Desa Merah Putih,”kata Sjafrie di Kemhan, Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Dengan memproduksi obat secara mandiri kata Sjafrie bisa menekan harga obat menjadi lebih murah, atau bahkan bisa didapatkan masyarakat secara gratis. Mengingat saat ini harga obat-obatan yang beredar luas di masyarakat dianggap mahal.
“Bagaimana diketahui harga obat mahal, sehingga kita memberi obat-obatan atas regulasi dari Badan POM yang dipimpin oleh Pak Taruna Ikrar dengan harga yang murah. Dan sekarang kita pikirkan bagaimana caranya harga murah itu turun lagi menjadi obat-obatan gratis yang diperlukan oleh rakyat,”jelas Syafrie.
Baca juga :Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Kupas Vonis Thomas Lembong
Di kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengawas dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar menyambut baik rencana yang akan dilakukan BPOM bersama Kemhan dan Kemenkes untuk memproduksi obat secara mandiri ini. Apalagi saat ini mayoritas obat yang ada di Indonesia masih bergantung pada pasokan luar negeri.
“Kita masih 94 persen impor dari berbagai negara. Khususnya dari India, dari China, sebagian dari Eropa, khususnya Belanda dan Jerman, dan Amerika. Tentu hal yang sangat krusial itu adalah hubungannya dengan, kita tahu bahwa obat ini bagian dari hal yang sangat penting, kebutuhan masyarakat kita,” ungkap Taruna.
BPOM kata Taruna akan memastikan pengawasan atas program pembuatan obat ini yang dilakukan Kemhan secara mandiri. Termasuk di dalamnya membuat syarat kualifikasi untuk kompetensi dan kemampuan prajurit TNI dalam memproduksi obat.
“Jelas sesuai dengan standar untuk TNI memenuhi syarat untuk itu, dengan suatu model, seperti manufakturing praktisnya nanti laboratorium-laboratoriumnya dan standar produsennya, kita akan sertifikasi. Sertifikasi dalam konteks yang disebut cara pembuatan obat,”kata Taruna.*
