GlobalReview-Jakarta – Dunia tidak memasuki Perang Dunia Ketiga dengan cara yang dikenali sejarah. Tidak ada deklarasi resmi, tidak ada barisan tank melintasi ibu kota dunia, dan tidak ada konferensi perdamaian yang menunggu di ujung konflik. Namun justru karena itulah semakin banyak tokoh dunia—ekonom, pemimpin keuangan global, hingga pemimpin moral—menyatakan bahwa Perang Dunia Ketiga telah berlangsung dalam bentuk yang berbeda.
Baca Juga :Bernard : Reshuffle (Minor) Harapan
Perang Dunia Ketiga tidak diumumkan, tetapi dinormalisasi; tidak meledak serentak, tetapi terfragmentasi menjadi rangkaian konflik, perang ekonomi, perang teknologi, dan kekerasan proksi yang saling terhubung.
Konflik besar antara Amerika Serikat dan Iran mencerminkan dengan telanjang realitas ini. Saat ini!! Ia bukan perang untuk menang, apalagi untuk menjatuhkan rezim mullah, kecuali dapat dilakukan dengan cepat, efektif, dan minus korban. Ia adalah konflik yang dikelola.
Baca Juga :Saat Putin Terpojok, Perang Eropa Tinggal Selangkah Lagi!
Perubahan rezim justru dianggap terlalu mahal dan terlalu berisiko untuk saat ini. Musuh yang stabil—meski agresif—lebih berguna daripada negara gagal yang tak terkontrol. Maka sanksi diperpanjang, keadaan didramatisasi, serangan dibatasi, dan perang proksi dibiarkan berlangsung.
Dalam logika Perang Dunia Ketiga versi abad ke-21, di fase awal, kemenangan bukan tujuan; stabilitas rapuh adalah mata uang menuju fase matang datangnya peradaban baru.
Baca Juga :Waktu Tak Bisa Dibeli: Mengapa Presiden Prabowo Harus Bertindak Radikal Demi Menyelamatkan Republik
Dunia pun bergerak menuju apa yang dapat disebut sebagai “Yalta tanpa meja”. Tidak ada konferensi besar seperti 1945, tetapi tetap ada “Big Brothers” dan pengakuan diam-diam bahwa kekuatan besar berhak atas zona pengaruhnya masing-masing.
Ukraina berdarah tanpa kepastian akhir, Timur Tengah terus menyala, Afrika menjadi arena kompetisi sumber daya, dan Asia Pasifik hidup dalam bayang-bayang konflik yang ditunda.
Baca Juga :Senjakala Kapitalisme Global: Paradoks AI, UBI, dan Geneologi Perubahan Politik Indonesia
Hukum Internasional tidak lagi menjadi fondasi kebijakan; ia digantikan oleh kekuatan dan batas toleransi kekacauan. Dunia tidak lagi ditata oleh nilai bersama, melainkan oleh realisme telanjang.
Ekonom Nouriel Roubini menyebut kondisi ini sebagai Perang Dunia Ketiga yang bergerak lambat. Dunia, menurutnya, tidak menghadapi satu krisis tunggal, melainkan tumpukan megathreads: konflik geopolitik, fragmentasi ekonomi, krisis utang global, perang teknologi, perubahan iklim, dan disrupsi AI yang belum pernah terjadi dalam sejarah dunia.
Baca Juga :Menggenggam Bara, Menatap Arah: Prabowo dan Kontrak Sejarah Baru Indonesia
Perang tidak menghancurkan dalam satu ledakan besar, tetapi bermetastasis menggerogoti sistem global secara perlahan dan melumpuhhkan.
Nada serupa datang dari dunia keuangan. Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase, berulang kali memperingatkan bahwa dunia berada dalam periode paling berbahaya dalam beberapa dekade terakhir.
Ketika pemimpin bank terbesar dunia berbicara tentang perang dunia dalam bahasa risiko sistemik, itu bukan retorika moral, melainkan alarm tentang rapuhnya fondasi ekonomi global.
Peringatan paling eksplisit justru datang dari pemimpin moral. Paus Fransiskus sejak lama menyatakan bahwa dunia sedang menjalani Perang Dunia Ketiga yang diperjuangkan secara terpisah-pisah.
Baginya, perang bukan lagi peristiwa luar biasa, melainkan kondisi normal yang diterima. Ketika konflik di berbagai belahan dunia dipandang sebagai urusan regional yang terpisah, justru di situlah perang dunia menemukan bentuk barunya.
Di tengah Perang Dunia Ketiga yang tak dideklarasikan inilah kecerdasan buatan berkembang dengan kecepatan double eksponensial.
AI tidak lahir di dunia yang stabil dan bermoral, melainkan di dunia yang telah menyerah pada logika kekuasaan dan kompetisi. Maka teknologi ini tidak diarahkan terutama untuk keselamatan manusia, melainkan untuk keunggulan strategis—ekonomi, militer, dan kontrol sosial.
Tiga dari Empat Godfather of AI Cemas Dengan Kemajuan AI
Perlombaan AI oleh oligarki bigtech yang didukung negara dikhawatirkan mengabaikan protokol keamanan dalam membangun AI guna melindungi dampak merusak bagi manusia. Hal ini yang menyebabkan ilmuwan AI ternama terlibat dalam petisi dan surat terbuka kepada dunia untuk menyerukan moratorium enam bulan sebelum terlambat.
Stuart Russell mengingatkan bahwa ancaman terbesar AI bukan niat jahat, melainkan kompetensi ekstrem tanpa tujuan yang selaras dengan nilai manusia.
Yoshua Bengio, yang dahulu optimistis, kini mengakui bahwa manusia sedang menciptakan entitas yang berpotensi melampaui kecerdasannya tanpa mekanisme pengendalian yang matang. Ia menandai akhir dekade ini—sekitar 2027 hingga 2030—sebagai jendela risiko nyata.
Sedangkan, Geoffrey Hinton bahkan mengakui bahwa manusia tidak pernah memiliki pengalaman mengendalikan entitas yang lebih cerdas dari dirinya sendiri.
Bahaya yang ia lihat bukan pemberontakan mesin, melainkan ketergantungan perlahan dan tak terhindarkan: ketika keputusan ekonomi, militer, dan politik diserahkan pada sistem yang lebih cepat, canggih, dan cerdas daripada manusia.
Mantan CEO Stability AI Emad Mostaque menyebut AI sebagai konsentrasi kekuasaan terbesar dalam sejarah manusia, teknologi akan menggantikan mayoritas pekerjaan di dunia. Bila tanpa kendali akan mempercepat otoritarianisme digital dan otomatisasi konflik.
Dario Amodei memperingatkan bahwa sistem AI berpotensi mencapai tingkat kemampuan yang dapat menimbulkan kehancuran massal sebelum 2030—setara atau bahkan melampaui ancaman nuklir—karena ia tidak memerlukan satu keputusan politik tunggal untuk dilepaskan.
Dalam dunia yang telah memasuki Perang Dunia Ketiga versi baru, AI tidak menciptakan kekacauan; ia mengoptimalkan kekacauan yang sudah ada.
Penutup
Di titik inilah analisis Francis Fukuyama menjadi paling relevan dan paling mengganggu. Fukuyama menilai bahwa dunia sedang bergerak menuju tatanan di mana kekuatan besar secara implisit menyepakati pengelolaan dunia tanpa penghormatan serius pada hukum internasional. Bukan melalui pakta resmi, melainkan melalui kesepahaman diam-diam bahwa aturan global dapat diabaikan selama kepentingan strategis masing-masing terjaga.
Dalam kerangka ini, relasi Trump dan Putin bukanlah konspirasi terbuka, melainkan konvergensi kepentingan: pengakuan zona pengaruh, penolakan universalitas norma, dan penggantian hukum dengan transaksi kekuasaan.
Fukuyama pernah menulis bahwa tanpa supremasi hukum internasional, dunia akan kembali pada politik kekuatan murni—di mana stabilitas dibeli dengan pembiaran terhadap kekerasan.
Inilah esensi Yalta tanpa meja. Dunia ditata ulang bukan oleh institusi, tetapi oleh pembiaran. Hukum internasional tidak dihancurkan secara frontal; ia dimanipulasi spiritnya.
Dalam dunia seperti ini, seruan moratorium AI oleh para ilmuwan dan tokoh global terdengar rasional, namun nyaris mustahil dijalankan, karena tidak ada otoritas global yang cukup kuat untuk menekan tombol jeda.
Jika Perang Dunia Ketiga ini terus dijalani tanpa pengakuan dan tanpa rem etis, maka ancaman terbesar bagi manusia datang dari kelompok kecil aktor negara dan non-negara demi kepentingan strategis yang berbeda dengan dalih tujuan mulia menciptakan dunia baru yang damai, makmur dan berkelimpahan dengan menyerahkan kendali sejarah kepada algoritma di dunia yang telah menanggalkan hukum dan moral.
Dunia mungkin selamat dari perang nuklir, tetapi kalah oleh sistem yang bekerja sempurna di dalam tatanan yang rusak. Bukan karena kita kalah dalam perang, melainkan karena kita tidak paham resikonya—dan tetap memilih untuk melaju.
Penulis: Bernard Haloho
Direktur Eksekutif Ind-Bri
