Hukum  

Amicus Curiae Para Guru Besar Terkait Gugatan Permendikti No 63/2025

Prof. Zainal Arifin Hoesein Dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Pengaju Amicus Curiae / Foto :IST

GlobalReview-Jakarta – Para guru besar memberikan AMICUS CURIAE terhadap dua guru besar, yang telah mengajukan Gugatan Judicial Review atau JR atas Keputusan Menteri Dikti, Nomor 63/M/KEP/2025 Tentang Petunjuk Teknis Layanan Pembinaan Dan Pengembangan Profesi Dan Karier Dosen.

Baca Juga; Kukuhkan Enam Guru Besar Baru, UNAS Perkuat Reputasi sebagai Kampus Unggul Nasional

KepMen tersebut dianggap merugikan dosen Dan guru besar yang mempunyai Nomor Induk Dosen Keahlian menjadi Dosen Tidak Tetap.

“Sangat merugikan GB dan Dosen ber NIDK menjadi dosen tidak tetap , dan di system dikti tidak ada,” ujar Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yakni Prof. Dr.M.S. Tumanggor, S.H., M.Si. saat berbincang dengan media, Rabu (1/10/2025).

Baca Juga :Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jaya Prof Laksanto : Selamat Dirgahayu Polri 4.0

Untuk diketahui, pada tanggal 15 Agustus 2025, telah diajukan permohonan Hak Uji Materiil (Judicial Review) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Permohonan tersebut diajukan oleh guru besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yakni Prof. Dr.M.S. Tumanggor, S.H., M.Si. dan Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.

Baca Juga :46 Guru Besar dan Dosen Jadi AMICUS CURIAE Gugatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kepada DPR RI Di PTUN Soal Terbengkalainya RUU Masyarakat Adat

Di sisi lain, gugatan tersebut mendapatkan respon positif berupa dukungan AMICUS CURIAE para guru besar, untuk lakukan JR Kepmen yang menghilangkan peran Guru Besar yang mengabdi di dunia pendidikan.

Adapun nama-nama Guru Besar yang menolak Permendikti No.63 tentang GB dibatasi sebagai Dosen tetap di PTS sampai Usia 70 tahun yang bertentangan dengan UU Guru dan Dosen:

1.Prof.Dr.Ir.Drs.Gimbal Ds.MM.

2.Prof.Dr.Johannes Basuki, M.Psi. 3. Prof.Dr. Mts.Arief. M.Ak.

4.Prof.Dr.Ir.Ngadino Surip MS.

5.Prof. Dr. Tri Ratna Murti, MM, Psikolog.

6.Prof. Dr. Veithzal Rivai Zainal

7.Prof.Dr.Basri Modding,SE.8,M.Si

8.Prof.Dr.Deny Sengkey, SH,MM,LLM

9.Prof.Dr. Sjarifuddin Hasan. MM.MBA.

10. Prof.Dr. H. BomerPasaribu,S.H,S.E.,M.Si.

11.Prof.Dr.Murpin J.Sembiring.S.E.,M.Si

12. Prof. Dr. Pribadiyono, Ir., MS., CIPA., CIT

13. Prof.Dr.drg. Istiati, MS Sp PMM(K)

14. Prof.Dr.H. Sunarto

15. Prof. Dr. A. Aziz Sanapiah, SE, MPA

16. Pof.Dr.Budihardjo, M.Si

17. Prof. Zainal Arifin Hoesein

18. Prof. Dr. Clara R.P. Ajisuksmo, MSc., Psikolog

19. Prof Herman , BS.

20.Prof Mieke Sylvia Margaretha, drg., MS., Sp OF(K)

21. Prof Ir Krishna Mochtar, ST, MSCE, PhD, IPU.

22. Prof. Mansyur Ramly

23. ⁠Prof. Syafwandi

24. ⁠Prof.Dr. Pureadhi

25. ⁠Prof. Dr. Ratlan Pardede, M.M

26. ⁠Prof Dr dr Bernadetha MPd.,PA

27. ⁠Prof Muhammad Zilal Hamzah

28. Prof Dr. Danial Thaib

29. Prof DR A. Kadim , SE, MM, SH, MH, Ak.,CA, CPA, CPMA, AseanCPA, CLI, CTAP

30. ⁠Prof Dr Marina silalahi MSi

31. Prof. Dr. Tiurlina Siregar, M.Si

32. Prof. Dr. Adler H. Manurung

33. ⁠Prof. Dr. Rudy Harjanto M.Sn. Yg

34. ⁠Prof. Dr. Hoga Saragih

35. Prof. Dr. Arifin Sitio M.Sc.

36. Prof. Dr. Nera Marinda Machdar

37. Prof.Dr.H.Paiman Raharjo, M.Si

38.Prof.Dr.Krisna Harahap SH.MH.

39. Prof. Dr.Hj. Ieke Sartika Iriany,MS. (UNIGA)

40. Prof. Suyitno Muslim

41. Prof. Dr. Ir. Nyoman Puspa Asri, MS. 42. Prof.Dr.Ir.Amos Neolaka.B.Sc.,M.Pd.

43. ⁠Prof Hotmaulina Sihotang

44. ⁠Prof Lis Shinta 45. Prof. Dr.-Ing. Harianto Hardjasaputra

46. Prof Dr PM John L Hutagaol, SE.Ak, MAcc, MEc (Hons), CA

47. ⁠Prof. Dr. Siti Nur Azizah, SH, M. Hum.

48. ⁠Prof. Dr. Haryono Umar, MSc, CA, CPAM, CPA

49. ⁠Prof. Dr. H. Mursalim Laekkeng, SE., MSi., Akt., CA., CPAI., CPA., CSP., ASEAN CPA.

50. ⁠prof dr mariana Tenreng SE.MSi.

51.Prof.Dr.Ir. Ahmad Muslim MSc.

52. Prof.Parlagutan Silitonga

Dan beberapa Guru Besar di PTN yang mempunyai NIDK, maka menjadi dosen tidak tetap.

Substansi Permasalahan Menimbulkan ketidakadilan substantif dengan mengebiri hak Guru Besar (berstatus non-dosen tetap) untuk memperoleh haknya dalam jabatan akademik.

Jabatan akademik yang seharusnya bersifat universal bagi semua Guru Besar kini dipersempit dan dibatasi oleh norma dalam Kepmen 63.

Secara formal, norma ini tidak sah karena bertentangan dengan UU.(fie)