GlobalReview-Jakarta – Data keluarga harus dihidupkan agar intervensi keluarga berisiko stunting bisa tepat sasaran dalam rangka menyambut bonus demografi. Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo pada acara Forum Data Keluarga Nasional di Jakarta pada Selasa (28/11/2023).
Baca juga: Jumlah Keluarga Berisiko Stunting 2023 Turun Signifikan, BKKBN Gelar Forum Satu Data Keluarga
Menurut Hasto, dalam menghadapi bonus demografi, sehingga data keluarga ini harus hidup untuk membuat perencanaan serta intervensi keluarga berisiko stunting, demi sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Visi mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan percepatan penurunan stunting antara rumah tangga dan penyelenggara (pemerintah) mesti sama, sehingga komitmennya bisa dilakukan secara berkelanjutan.
BKKBN merilis hasil pemutakhiran pendataan keluarga, verifikasi, dan validasi data keluarga berisiko stunting tahun 2023, yang memuat informasi mengenai kependudukan, pemakaian kontrasepsi, pembangunan keluarga, karakteristik rumah layak huni, informasi geospasial, karakteristik sosial ekonomi, dan peta keluarga berisiko stunting.
Baca juga: RSAB Harapan Kita, Kemenkes dan IDAI Gelar Skrining Komplikasi Mikrovaskular pada Mata dan Ginjal
Dijelaskannya, berdasarkan pemutakhiran data tersebut, jumlah keluarga berisiko stunting mengalami penurunan. Pada tahun 2022, tercatat ada 13.511.649 keluarga berisiko stunting, kemudian pada tahun 2023 semester 1, ada 13.123.418 keluarga, dan tahun 2023 semester 2 sebanyak 11.349.212 keluarga. Jumlah keluarga yang didata pada tahun 2022 sebanyak 67.457.760 keluarga, sedangkan tahun 2023 semester 2 sebanyak 72.516.889.
“Data bukan segala-galanya, tapi tanpa data kita tidak bisa apa-apa. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih khususnya kepada para kader, tim pendamping keluarga, dan seluruh tim di lini lapangan karena mereka inilah yang menjadi pelaku pendataan keluarga,” kata Hasto.
Lebih lanjut Hasto mengatakan pendataan keluarga ini mampu menghasilkan data mikro berdasarkan nama dan alamat atau by name by address sehingga dapat dimanfaatkan antar kementerian/lembaga terkait untuk menyukseskan percepatan penurunan stunting.
Baca juga: Menko PMK: Kesehatan sebagai aspek utama mencapai Indonesia Emas 2045
“Melalui pendataan keluarga, BKKBN berupaya mewujudkan Satu Data Indonesia melalui Sistem Informasi Keluarga (Siga) yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutup Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo. *
