GlobalReview-Jakarta-DPR RI melalui Komisi I mengingatkan kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mempersiapkan negara menghadapi potensi serangan siber tahapan
jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang sedang berjalan. BSSN diharapkan melakukan mitigasi agar kebocoran sekaligus manipulasi data tidak terjadi.
“Masuk ke tahun politik dan pemilu ini harus selalu diwaspadai. Tahapannya sudah berjalan. Nah, ancaman serangan siber mungkin terjadi terhadap sistem informasi digital yang digunakan dalam proses tahapan pemilu,” ucap Anggota Komisi I DPR RI, Christina dalam Rapat dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5/2023).
Baca Juga: Summarecon Serpong Pasarkan Cluster Strozzi, Hunian Ramah Lingkungan Mulai 10 Juni 2023
Akan tetapi, Christina menyayangkan sikap pemerintah pusat yang belum memberikan pagu anggaran yang cukup untuk BSSN. Berdasarkan informasi yang diterimanya, BSSN memperoleh anggaran pengamanan siber dan sandi untuk Pemilu 2024 sebesar Rp206 miliar.
Sebab itu, dirinya mendorong sekaligus mendukung BSSN untuk mengupayakan peningkatan anggaran tersebut agar potensi yang dikhawatirkan tidak terjadi. Di sisi lain, BSSN diingatkan agar tetap menyusun langkah efektif dan efisien jika peningkatan anggaran tidak dipenuhi oleh pemerintah pusat.
Baca Juga: Pemerintah Apresiasi Gelaran BNI Java Jazz 2023
Hal senada diungkapkan Anggota Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno yang mempertanyakan sikap pemerintah pusat yang belum mendukung BSSN untuk bekerja melindungi data digital.
Belajar dari pengalaman masa lalu, Dave tidak ingin BSSN menjadi kambing hitam saat serangan siber terjadi, padahal anggaran BSSN dinilai belum cukup melindungi negara dari potensi kerusakan tersebut.
“Dengan anggaran hanya segini, bagaimana melindungi transaksi digital yang terjadi atau menjamin keamanan data? Kalau mau serius meningkatkan kemampuan teknologi, harus ada jaminan investasi terhadap (lembaga) pemerintah dalam membangun jaringan internet yang aman,” tanggap Dave dilansir dari dprri.go.id.
Baca Juga: Kolaborasi Aice Group dan Kemenparekraf Tingkatkan Potensi Wisata Candi Borobudur Saat Waisak 2023
Oleh karena itu, dirinya berharap segenap pemerintah saling mendukung untuk memperkuat infrastruktur pendukung, SDM, sekaligus seperangkat otoritas. Sehingga, nilainya, kasus kebocoran maupun manipulasi data dalam ranah digital bisa diantisipasi dan tidak terulang kembali pada masa mendatang.*
